Implementasi Dana Desa Kabupaten Jombang Amburadul, Kejaksaan Abaikan Laporan Masyarakat

Joko Fattah Rochim Ketua Projo Jombang saat laporan ke Kejaksaan Negeri Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : DPC Projo Kabupaten Jombang merasa prihatin dengan implementasi Dana Desa (DD) tahun 2015. Hal ini karena sejumlah proyek fisik dan program pemberdayaan di 302 desa yang dibiayai DD tahun 2015 sebesar Rp 171 miliar berjalan amburadul.

Berdasarkan data di lapangan sejumlah proyek fisik dikerjakan secara serampangan. Selain itu, anggaran Rp 100 jutaan tiap desa yang diambilkan dari DD untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ‘menguap’ tidak jelas pengelolaanya.

Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Joko Fatah Rochim mengatakan, amburadulnya DD tahun 2015 ini akibat minimnya pengawasan, dan regulasi yang buruk, dari dinas terkait.

“Kami mempertanyakan kinerja pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” ujarnya.(02/07/2017)

Fatah menambahkan, bahwa pendamping DD tunjukan pusat tidak bisa berkerja sebagaimana mestinya sebab, honor mereka bisa cair setelah mendapat tanda tangan dari Kepala Desa. Sedangkan DPMD yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga tidak menjalankan fungsinya. Padahal, DPMD selaku pihak yang membuat regulasi dan pengawasannya ada di Camat mempunyai peran yang menentukan bagi setiap desa sebelum DD dicairkan.

Menurutnya, pengawasan kualitas proyek fisik implemantasu DD 2015 seharusnya lebih diprioritaskan. Mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 21 Tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud.

“Kami banyak menemukan kualitas pekerjaan fisik dana desa 2015 sangat buruk dan banyak kesalahan. Bila pekerjaannya amburadul, tentu laporan pertanggungjawaban anggaranya juga bisa ditengarai banyak rekayasa,” katanya.

Fatah menyebut, pekerjaan fisik yang berkualitas buruk tersebut diantaranya pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen), Hotmix (pengaspalan) dan paving. Dan pengelolaan BUMDes yang buruk hampir seluruh Desa di Jombang.

“Pekerjaan Lapen dengan kualitas buruk kami temukan di Sumbermulyo, Sumbernongko, Tejo, Jambu, Nglebak dan sejumlah desa di Kecamatan Mojoagung, sedangkan untuk paving salah satu contoh di Tunggorono dan Pulo. Banyak sekali kami tidak bisa menyebut satu persatu. Kalau BUMDes yang buruk ada di Sumbernongko, Pulo, Menganto, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Terkait amburadulnya implementasi Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Jombang, Fatah menyampaikan bahwa pihaknya pada 2016 lalu telah melaporkan ke kejaksaan, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut penyelidikan.

“Kami sudah melaporkan kejaksaan, tetapi tidak satupun kasus dugaan penyimpangan DD yang ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Sementara itu Nurngali selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jombang, saat dikonfirmasi kanalindonesia.com, terkait sejumlah masalah implementasi DD, via aplikasi WhatsApp (WA), pihaknya mengatakan,” maaf mas masih banyak kegiatan,” tukasnya.(elo)