Dana DAU Dipotong, Pemkab Lamongan Was Was

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan meminta melalui Kementerian Keuangan untuk mengkaji lebih dalam, paska adanya kebijakan pemerintah pusat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Saya berharap pemerintah pusat tidak memotong DAU sekarang, kalau bisa mencari jalan keluar dulu agar tidak terjadi pemotongan DAU tahun 2017,” kata Bupati Lamongan Fadeli, Rabu (05/07/2017).

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan berencana memotong DAU pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sebesar 3-4 persen pada 2017. Dan itu dianggap akan berdampak pada kesenjangan dan kesejahteraan serta kemajuan tiap daerah.

Selain itu Fadeli menambahkan, Pemkab Lamongan telah melayangkan surat ke Menkeu dengan tembusan ke beberapa kementerian dan instansi yang isinya memberikan masukkan agar pemotongan DAU tahun 2017 sampai tahun 2018 Bisa ditunda.

“Meski melalui dana talangan dan akan diperhitungkan di APBN tahun 2018. Karena kebijakan pusat dan daerah itu sama-sama untuk kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fadeli.

Sementara adanya rencana pemotongan itu, Pemkab Lamongan setidaknya merasa was-was jika pemotongan tersebut benar dilakukan pemerintah pusat, sebab dampaknya akan menggangu pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Tentu itu akan berpengaruh pada pembangunan di daerah, jika kebijakan itu benar terjadi, dan tentunya penganggaran yang sudah direncanakan harus disesuaikan,” tegasnya.

Menurut Fadeli, Lamongan masih membutuh dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, lanjutnya.

“Lamongan itu masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, pemberdayaan ekonomi masyrakat dan lain lainnya,” Fadeli menambahkan.

Sementara, dalam APBD Lamongan tahun 2017 sendiri dengan jumlah total pendapatan sebesar Rp 2,6 triliyun, diantaranya sebesar Rp 1,1 triliyun berasal dari DAU. (fer)