DPRD Kabupaten Madiun Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2015

 Rapat Paripurna DPRD Dalam  Rangka Pembahasan Raperda
Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pembahasan Raperda
KANALINDONESIA.COM ; DPRD Kabupaten Madiun, menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, untuk disahkan menjadi Perda, dalam rapat paripurna yang digelar Senin(18/07/2016).

Selaku Jubir, Muh Sayuti menyampaikan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keangan Daerah Kabupaten Madiun, serta berdasarkan hasil pembahan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Tanggal 11 sampai 12 juli 2016, maka pada Rapat Banggar DPRD menyampaiakn pendapatnya terhadap Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

‚ÄúDengan banyaknya SILPA pelaksanaan APBD TA 2015 agar pelaksanaan dadn perhitungan pos belanja lebih dicermati di setiap SKPD sehingga terjadi penurunan SILPA bahkan SILPA relatif sangat kecil karena penyerapan anggaran menjadi satu indicator prestasi kerja DKPD dan Pemerintah Kabupaten Madiun,” kata Sayuti.

Lebih lanjut Sayuti memparkan, adanya temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinbsi Jawa Timur terdapat penganggaran belanja yang tidak sesuai substansi dan mata anggran yang seharusnya pada beberapa satauan kerja Perangkat Daerah (SKPD), oleh karena itu tahun yang akan dating kepada pengguna anggaran terutama bagi SKPD ynag mempunyai penganggaran untuk diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama.

“Penganggaran dan realisasi barang dan jasa serta belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada beberapa SKPD belum dapat melaksanakan penggunaan anggaran secara maksimal terbukti dengan masih tingginya SILPA APBD tahun 2015 oleh karena itu kepada seluruh SKPD untuk memperhatikan substansi kegiatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun mata anggaran dalam rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD),” paparnya.

Kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Madiun, lanjutnya, supaya lebih cermat dalam melakukan verivikasi atas alokasi anggaran pada RKA SKPD dan sekaligus melakukan pengawasan yang ketat terhadp pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RKA SKPD yang tetap ditetapkan.

Sementara itu terkait kebijakan yang telah diputuskan bupati selaku kepala daerah pada waktu berkunjung di daerah daerah bahkan di desa desa yang bertemu masyarakat langsung menjadi prioritas yang utama dan segera ditindaklanjuti oleh SKPD yang berkaitan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bupati Madiun, H Muhtarom, dalam sambutannya mengatakan, dalam Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2015 yang telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, beberapa hal dalam pembahasan yang harus dirumuskan yakni penurunan Silpa dalam tahun anggaran berikutnya, perencanaan kegiatan kanjutan dan iventarisasi aset. Khususnya percepatan proses kepemilikan asset pemerintah Kabupaten Madiun

“Karena iitu merupakan agenda yang harus kita cermati bersama demi untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Madiun,” kata Bupati Madiun, H Muhtarom, dalam sambutannya.

(as)