Pemkab Tuban Cari Format Tanggulangi Kemiskinan

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein
Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein

KANALINDONESIA.COM, TUBAN; Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yang mencapai 17.14 persen menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mencari format baru yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan di Tuban.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein dalam kesempatannya kemarin.

Orang nomor dua ini mengatakan bahwa masih mencari format yang tepat supaya sasaran penurunan kemiskinan bisa cepat.

“Sekretaris Daerah (Sekda) sudah memetakan Desa atau daerah mana yang miskin, sehingga nanti bisa ketemu by name by address,” terang Wabup.

Menurut Wabup, peta kemiskinan bermacam-macam ada yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bappeda, Mensos, dan ada juga yang memakai sistemnya 40 persen termiskin yang ada di sel 1 sampai 4. Nantinya akan difokuskan disel satu dan dua.

“Nanti akan kita gabungkan dengan data yang kita dapat dari BPS,” tambahnya.

Namun, data dari BPS yang dianggap tidak sesuai dengan Pemkab, menurutnya perbedaan data karena cara menghitungnya beda.

“BPS secara makro, ketika kita tanya dimana tempatnya dimana orangnya pihaknya tidak tahu karena bersifat hitungan makro,” kata Wabup.

Tapi, lanjut Wabup, komunikasi dengan BPS tetap baik-baik saja karena BPS juga mempunyai kode etik sendiri, sehingga kita tidak bisa intervensi.

Selain itu, ia juga menyinggung program-program penanggulangan kemiskinan bagi warga yang sudah tidak produktif.

Programnya bervarian, namun diantaranya untuk pengentasan warga yang tidak produktif. Meski belum secara gamblang ia menjelaskan terkait program tersebut, namun program yang direncanakan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan.

“Kalau pengeluarannya 300 maka tidak bisa dikatakan miskin, umpama dalam satu keluarga minimal penghasilannya Rp 1.2 juta tapi kalau penghasilannya dibawah 300 berarti dikategorikan miskin,”tambahnya. (Habib/Ramdhan