Hut Bhayangkara ke 71, Kapolres Desak RUU Terorisme Direalisasikan

Kapolres Jombang beserta Bupati Jombang saat upacara HUT Bhayangkara ke 71.(doel)

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto berharap pemerintah pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Terorisme menjadi Undang-Undang. Hal ini penting dilakukan agar kepolisian memiliki wewenang lebih dan bisa masuk dalam sel-sel terorisme yang belum hidup untuk melakukan pencegahan. Hal ini diungkapkan Kapolres dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke – 71 di Alun-alun Kabupaten Jombang, Senin 10 Juli 2017.

“Kita menunggu adanya undang-udang yang memberikan wewenang lebih untuk melaksanakan pencegahan. Sebab sel jaringan terorisme hidup hampir di seluruh Nusantara,”kata Agung kepada awak media.

Khusus wilayah Kabupaten Jombang, lanjut Agung, ada 21 mantan narapidana (napi) kasus terorisme. Ke – 21 eks napi tersebut merupakan bagian dari tiga kelompok besar yang dipantau 24 jam pergerakan maupun aktifitasnya. Hanya saja, kapolres enggan membeberkan tiga kelompok besar yang dimaksud.

“Makanya kita perlu kewenangan lebih untuk mencegah agar tidak hidup lagi. Tanpa undang-undang  tersebut kita sifatnya hanya Wait and See atau hanya menunggu kejadian baru bisa berbuat. Inilah yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap terorisme cenderung stagnan,”ujarnya.

Dengan maraknya aksi teror dengan sasaran anggota kepolsian, Agung juga mengklaim sudah memperkuat pengamanan markas dan personil. “Setiap hari kerja kita memberlakukan pembukaan gerbang hanya seperempat pintu saja. Selain itu anggota  yang bertugas kami minta untuk saling melindungi,” bebernya.

Masih menurut Agung, setiap pengunjung markas kepolisian juga akan dilakukan pemeriksaan secara ketat. “Petugas dapat melakukan tindakan tegas dan terukur kepada mereka yang melakukan tindakan penyerangan kepada petugas, mulai dari peringatan hingga melumpuhkan. Untuk itu harus tetap waspada,” tandasnya. (elo)