PKL Jalan Wahid Hasyim dan Alun Alun Jombang Digusur Satpol, Curhat ke DPRD

Sejumlah PKL Wahid Hasyim mengadu ke DPRD ( foto : an_kanalindonesia.com)
Sejumlah PKL Wahid Hasyim mengadu ke DPRD ( foto : an_kanalindonesia.com)
KANALINDONESIA.COM : Tak terima digusur atau diminta tutup saat berjualan sejumlah perwakilan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di jalan sekitar RSUD Jombang dan di sekitar Alun-alun setempat curhat ke DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Jombang. Mereka mengadukan persoalan penggusuran yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL beberapa waktu yang lalu.

Para PKL yang didampingi LSM (lembaga swadaya masyarakat) FRMJ (forum rembug masyarakat jombang) tersebut langsung mengutarakan berbagai keluhan dan persoalan yang di alami pedagang kepada Komisi A dan Komisi B DPRD Jombang, Selasa (19/07/2016).

Penggusuran sering kali dilakukan Satpol PP Kabupaten Jombang. Akan tetapi dalam penggusuran tersebut tidak disediakan tempat relokasi atau solusi. Seperti yang dilakukan oleh satpol PP pada Bulan Ramadhan beberapa waktu yang lalu PKL di gusur, namun lokasi PKL di alun-alun malah ditempati bazar PKK,” Kata Fatah, aktifis FRMJ dan PKL Jombang.

Ia menjelaskan seharusnya jika mereka berani melakukan penggusuran atau meminta PKL untuk tutup dagangan, harus ada langkah yang solutif. Penegak Perda selama ini hanya main tutup atau gusur. Padahal kami selaku PKL berusaha untuk agar selalu ada musyawarah mencari solusinya. Namun, musyawarah tak dilakukan dan persoalan PKL selalu dilempar ke berbagai pihak.

Sementara itu, Ketua Komisi A Cakup Ismoyo mengatakan segera akan dilakukan pemanggilan terhadap SKPD terkait. Insyaalloh Rabu (20/07/2016) akan digelar pertemuan untuk membahas persoalan yang dihadapi PKL. SKPD dipanggil nanti Dinas Perhubungan dan Dinas PU Cipta Karya. Dalam pertemuan yang akan digelar besok juga dihadiri perwakilan PKL dan Satpol PP.

“Sebagai anggota DPRD yang menerima keluh kesah pengaduan masyarakat tentang persoalannya. Kami juga tidak bersepakat dengan adanya penertiban tanpa ada solusi. Namun, semua pihak juga harus memahami tentang penertiban tersebut. Sebab, dalam waktu dekat Pemkab Jombang akan menerima Piala Adipura. Yang jelas, kami tidak sepakat penggusuran sebelum ada tempat relokasi. Kasihan para PKL yang juga butuh nafkah untuk keluarganya,” Pungkasnya.

(an)