Fraksi Gerindra Berharap Lunak Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Fraksi Gerindra dan FPAN DPR RI berharap pemerintah melunak dan tidak ngotot dengan pendiriannya untuk ambang batas pencalonan presiden atau parliamentery threshold (PT). Dimana pemerintah tetap pada angka 20 -25 %, fraksi-fraksi DPR ada yang 10 – 15 % dan ada yang nol %.

“Tak ada yang sulit untuk diputuskan. Memang tinggal 5 isu, dan dari 5 itu mengerucut ke satu isu, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Kalau pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka tak bisa ngotot dengan 20 % karena pemilu serentak ini baru pertama dilakukan,” tegas Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria dalam forum legislasi ‘Ending RUU Pemilu?’ bersama Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto, dan peneliti utama LIPI, Siti Zuhro di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa(11/07/2017).

Kalau tetap ada PT, maka akan banyak yang menggugat karena bertentangan dengan keputusan MK tersebut. Karena itu nanti kita tunggu, apakah MK akan mengabulkan atau menolak?

“Kalau menolak gugatan, memang MK punya siapa?” kata Riza menanyakan.

Demikian pula menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, seharusnya tidak muncul isu kembali ke UU yang lama, menerbitkan Perppu dengan menarik diri dari pembahasan Pemilu, karena memang semua bisa diputuskan.

“Bisa musyawarah mufakat, atau voting,” tambahnya.

Menurut Yandri, jangan sampai ada semangat ‘menghabisi’ pihak lain dalam pembahasan RUU Pemilu ini.

“Kalau ngotot dengan PT 20 %, ada apa dengan ini? Bahwa kita tak menghendaki calon tunggal dan tak boleh tersandera dengan PT 20 % ini,” jelasnya.

Karena itu, Kamis (13/07/2017) nanti menjadi taruhan bagi pemerintah; apakah menarik diri dari pembahasan, menerima jalan tengah 10 – 15 % dan lainnya.

“Jangan menarik diri karena tidak elok. Apalagi RUU ini menyangkut kepentingan rakyat. Jangan pula kembali ke UU pemilu yang lama,” ungkapnya.

Sementara itu Siti Zuhro menyatakan jika sudah tidak relevan lagi PT presdien itu. “Berpikirnya revisi UU ini harus jangka panjang. Kalau tidak, maka pada Pemilu 2024 nanti akan menghadapi hal yang fatal,” katanya.

Selain itu dia berpesan jangan pula ada calon tunggal, karena akan mempertanyakan apa fungsi Parpol? “Dimana berdemokrasi itu bukan saja partisipasi, tapi harus ada kompetensi dan kontestasi. Kalau itu dipikirkan bersama maka tak akan deadlock,” ungkapnya. (gardo)