Bangunan Kios Desa Menganto, Tak Punyai IMB

Bangunan kios Desa yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Ketua LSM FRMJ menilai bangunan kios Desa milik Pemerintah Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Jombang Jawa Timur, yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dinilai berbenturan dengan sejumlah regulasi dari pemda Kabupaten Jombang.

“ sejumlah bangunan yang dibangun menggunakan DD, cacat administrasi dan cacat hukum, karena berbenturan dengan sejumlah regulasi Pemkab sendiri,” ujar Joko Fattah Rochim selaku Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) saat dikonfirmasi kanalindonesia.com, pada Selasa 11 Juli 2017.

Menurut Fattah ada beberapa regulasi milik Pemda yang mengatur terkait IMB di Jombang, mulai dari Peraturan daerah (perda) nomor 22 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Jombang Daerah tingkat II Jombang nomor 03 tahun 1999, serta adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Jombang, namun nyatanya dalam pelaksanaan pembangunannya lolos pengawasan dari Inspektorat .” Banyak sekali bangunan yang tak miliki IMB dan kini kondisinya mangkrak, contohnya saja Kios Desa  Menganto, kios Desa Pulo, kantor aula Desa Nglebak,” katanya.

Lanjut Fattah, pihaknya merasa khawatir jika tak ada IMB, maka status kepemilikan tanah dan bangunannya, bisa saja diserobot oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan setelah perkara IMB ini mencuat pihak Dinas saling lempar tanggung jawab.” Kalau tak ada kejelasan IMB, maka kejelasan aset Desa juga tak bisa diketahui jumlahnya, dan rentan dicuri,” ungkapnya.

Imbuh Fattah, bukan hanya bangunan Desa yang tidak memiliki IMB, tapi sejumlah bangunan gedung pemerintah daerah juga tak miliki IMB, termasuk gedung Pramuka, Kantor KPU, Kantor Dinas PUPR, dan termasuk Kantor PMI, dan masih banyak yang lainnya.” Bisa di cek apakah status aset daerah tersebut sudah dihapus, dan apakah ada perubahannya. Kalau IMB saja tidak ada secara otomatis status asetnya juga belum dirubah,” tukasnya.

Sementara itu Ir Arif Gunawan, selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Jombang, mengakui bahwa, selama ini kami belum pernah menerima permintaan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) untuk pengajuan rekomendasi IMB.

“Selama ini kita belum pernah menerima pengajuan KRK dari PUPR mas, untuk syarat rekomendasi IMB bangunan milik Desa, termasuk Desa Nglebak, Menganto, Pulo dan lain sebagainya,” terang Arip (16/06).

Sementara itu Hari Utomo selaku Kepala Dinas PUPR dan Darmaji selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), saat dikonfirmasi terkait masalah IMB, melauli aplikasi WhatsApp (WA), hanya dibaca dan tidak memberikan komentar.(elo)