Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Jombang, Gagal Disahkan

ilustrasi raperda

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jombang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Jombang terancam tak bisa di sahkan tahun ini menjadi peraturan Daerah (Perda). Pasalnya, sampai hari ini, Raperda yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang tersebut belum rampung pembahasannya.

Hal ini berbeda dengan Raperda inisiatif lainnya yakni Raperda Perlindungan UMKM dan Raperda Perlindungan Lingkungan Hidup yang kabarnya sudah selesai.

Namun terkait tak rampungnya raperda PLP2B ini, Joko Triono selaku ketua DPRD Kabupaten Jombang menepis kemungkinan kegagalan disahkan regulasi tersebut tahun ini. “Bukan molor maupun gagal, tapi ditunda pembahasannya,” kata Joko.(12/07/2017)

Imbuh Joko, keterlambatan tersebut dikarenakan belum selesainya proses konsultasi fihak eksekutif tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat, karena menurutnya ada koorelasi antara RTRW dengan Raperda PLP2B.

Sementara itu sejumlah lahan pertanian di Jombang, sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman berupa perumahan ataupun tanah kapling.(elo)