Raperda PLP2B Ditunda, LInK Tuding Dewan Ceroboh

Aan Anshori direktur LInK

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jombang menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang ceroboh, pasalnya DPRD menunda proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang dikarenakan menunggu pihak eksekutif melakukan konsultasi dan berakibat Raperda ini belum bisa disahkan tahun ini.

Aan Anshori selaku direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) mengatakan bahwa penundaan pembahasan raperda yang merupakan raperda inisiatif tersebut merupakan bentuk kecerobohan dewan.

“Penundaan ini merupakan bentuk kecerobohan DPRD Jombang dalam mengagregasi asiprasinya. Mengapa regulasi yang mensyarat kejelasan kewenangan dan belum ‘clear’ dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda),” kata Aan pada kabarjatim.com, pada Rabu 12 Juli 2017.

Aan menambahkan hal tersebut (penundaan pembahasan) bisa berdampak pada kualitas dan penyelesaian regulasi daerah. Dengan alasan penundaan ini, dewan bisa mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dengan sarana anggaran Kunjungan Kerja (Kunker).

A’an juga mendesak agar usulan ini tetap dijalankan DPRD dengan memberikan titik tekan pada partisipasi publik. Desain raperda tetap bisa dibuat dan diuji publikkan secara terus menerus. Sebab menurutnya, pencaplokan lahan pertanian produktif untuk berbagai kebutuhan terjadi massif di Jombang, dan perlu dicarikan solusi yang tepat. “Sembari menunggu regulasi ini jadi, saya kira Bupati bisa menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) yang berisi moratorium alih fungsi lahan,”tukasnya.

Sorotan soal penundaan Raperda ini juga datang dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jombang.

Lutfi Prasetyo, salah seorang pengurus Lakpesdam NU Jombang. Pada kabarjatim.com menuturkan bahwa soal Raperda PLP2B ini, harus segera diselesaikan karena banyak lahan pertanian yang saat ini sudah beralih fungsi.

“Saya kira Raperda PLP2B harus disegerakan. Jangan sampai dengan belum selesainya proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi kesempatan beralihnya fungsi lahan pertanian produktif untuk kepentingan yang lain,”pungkasnya.(elo)