Dinsosnakertrans Jombang Sudah Serahkan Draft Terkait Raperda PMKS

kepala dinsosnakertrans Jombang, Heru Widjojanto ( istimewa)
kepala dinsosnakertrans Jombang, Heru Widjojanto ( istimewa)
KANALINDONESIA.COM : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Dinsosnakertrans Jombang sudah telah menyelesaikan draft raperda PMKS untuk diajukan ke legislatif. Meski masih menunggu koordinasi lebih lanjut yang membahas secara khusus regulasi baru tersebut, Selasa (19/07/2016).

Kepala Dinsosnakertrans Jombang, Heru Widjajanto mengatakan draft raperda PMKS sudah disusun dan sudah didorong untuk dibahas dengan legislatif. Meski begitu, sampai saat ini belum ada tindak lanjut draft tersebut dari pihak legislatif. Dan sampai sekarang belum ada koordinasi lanjutan terkait pembahasan raperda tersebut.

Ia membenarkan sampai saat ini belum ada tindak lanjut, mungkin masih dalam proses. Sehingga belum bisa melakukan sesuatu dan masih menunggu draf tersebut. Kami juga belum tahu apa yang dicoret dalam draf tersebut dan apa yang memang diperlukan. Sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Jombang.

Terdapat beberapa poin draft yang disodorkan antara lain tentang anak terlantar, anak jalanan, orang tua lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, tuna wisma, korban penyalah gunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial (pengungsi), pekerja migran bermasalah sosial, ODHA (orang dengan HIV&AIDS), dan juga keluarga rentan, ” Bebernya.

Namun, poin yang terpenting adanya selter. Pasalnya, Jombang hingga saat ini belum memiliki gedung khusus penampungan baik untuk anjal, tuna wisma, dan WTS (wanita Tuna Susila) yang terjaring razia. Sehingga mereka yang terjaring razia kembali lagi ke jalanan, agar tidak terjadi seperti itu. Maka sangat diperlukan gedung khusus (selter) yang digunakan untuk merehabilitasi hasil dari razia,” Jelasnya.

Ia menambahkan selain adanya selter untuk rehabilitasi, kerjasama dengan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Selama ini, saat ada razia hanya menggandeng Satpol PP. Kerjasama dengan Kodim dan Polres sangat diperlukan untuk mencegah kembalinya mereka ke jalanan. Biar ada penertiban dan penindakan tegas, baik berupa pembinaan mental maupun yang lain.

Kami belum dapat memastikan pembahasan lebih lanjut dan secara detail regulasi baru tersebut. Saat ini masihj dilakukan kajian dalam bentuk draft, dan dibuat oleh pihak akademisi salah satu universitas. Selanjutnya akan dibahas dan kemudian disodorkan kembali,” Pungkasnya.

(an)