Diduga Prona Di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, Dipungli

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Warga Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang mengeluh akibat adanya praktik pungutan liar, yang diduga dilakukan oleh aparatur Desa setempat, pada program sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di wilayahnya.

”Katanya yang dari pegawai BPN, tanpa biaya apapun, tapi ujung-ujungnya diminta membayar  sebesar Rp 800 ribu,” kata SM, salah satu warga Sudimoro yang mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan.

SM menjelaskan, awal pihaknya mendengar ada program pengurusan sertifikat gratis. Selanjutnya SM segera mendaftarkan tanah miliknya. Namun anehnya, setelah dilakukan pengukuran oleh petugas dari Desa, SM diminta membayar sejumlah uang. ”Kata pak kasun, harus membayar Rp 800 ribu, untuk biaya pengukuran,” tegasnya.

Meski merasa ada yang tak sesuai dengan kabar awal yang diterimanya, pihaknya tak bisa berbuat banyak kecuali mengiyakan permintaan itu petugas dari Desa yang mengukur tanah tersebut. ”Karena saya tidak mengerti, akhirnya saya bayar saja, saya pun tidak diberikan kuitansi,” ujar SM sembari mewanti-wanti namanya dipublikasikan.

Hal senada juga disampaikan oleh KJ, untuk pengurusan sejumlah sertifikat tanahnya, dirinya juga dimintai untuk membayar sejumlah uang, namun besaran uang yang diminta petugas pengukuran tanah dari Desa, sebesar Rp 1.5 juta. ”Saya didatangi pamong (red : Perangkat Desa). Katanya untuk pembayaran pajak harga jual tanah. Kalau pinggir jalan pajaknya lebih tinggi, sebab harganya lebih mahal, padahal sebelumnya katanya tidak dikenakan biaya apapun alias gratis,” ungkap KJ yang juga mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan.

Sementara itu hal senada juga disampaikan SK, untuk pengurusan sejumlah sertifikat tanahnya, dirinya diminta membayar sejumlah uang pada petugas pengukuran dari Desa. ”Awalnya diberitahu gratis, ujung-ujungnya diminta membayar Rp 750 ribu,” terang SN yang namanya enggan untuk dipublikasikan.(elo)