Kades Sudimoro, Tepis Tudingan Adanya Pungli Prona

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya warga Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang mengeluh akibat adanya praktik pungutan liar, yang diduga dilakukan oleh aparatur Desa setempat, pada program sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di wilayahnya. ”Katanya yang dari pegawai BPN, tanpa biaya apapun, tapi ujung-ujungnya diminta membayar  sebesar Rp 800 ribu,” kata SM, salah satu warga Sudimoro yang mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan.

Makmun Efendi, selaku Kepala Desa (Kades) Sudimoro, saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone seluler, terkait adanya dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur Desanya pada program Prona , pihaknya menampik adanya kabar tersebut. ”kabar itu tidak benar, bisa dicek ke warga. Kemarin kita sudah kumpulkan warga, termasuk pihak dari Polsek maupun Polres, mengenai hal ini, dan ini semua di dokumentasikan,” katanya.(16/07/2017)

Lanjut Makmun, kalau ingin lebih jelas, besok langsung datang ke kantor Desa, karena saat ini bukan jam kerja.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com,  ada sebanyak 24 desa yang mendapat jatah program prona 2017. Tersebar di 12 kecamatan, salah satunya Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh dengan estimasi jatah rata-rata 500-600 bidang per-desa.

Sementara itu, Geger Teguh Juwono, Tim Ajudikasi BPN Jombang mengatakan, sebetulnya program prona tidak sekaligus menggratiskan semua biaya pengurusan sertifikat tanah. Beberapa biaya diantaranya masih dibebankan bagi pemohon. ”Yang benar mendapat subsidi, jadi bukan dalam arti digratiskan semua biaya, tidak,” bebernya.

Masih menurut penjelasan Teguh, misalnya pembelian patok pembatas, materei tetap dibebankan ke pemohon. Termasuk biaya untuk kelengkapan berkas-berkas, seperti foto copy identitas pemohon, letter C, bukti kepemilikan tanah, serta SPPT semua juga masih tanggungan pemohon. Setelah semua dokumen lengkap, proses selanjutnya  diajukan ke badan pertanahan nasional (BPN). ”Setelah diajukan ke meja BPN, baru dibebaskan biaya, mulai pendaftaran termasuk biaya pengukuran, semua mendapat subsidi pemerintah,” tukasnya.(elo)