Kasat Reskrim Polres Jombang : Kita Segera Selidiki, Dugaan Pungli Prona Sudimoro

AKP Wahyu Norman Hidayat, selaku Kasat Reskrim Polres Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG – Mencuatnya kabar adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparatur Desa terhadap program Proyek Operasi Agraria (Prona) 2017 di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi atensi Satreskrim Polres Jombang. Dan rencananya pihak kepolisian akan mendalami dan segera menyelidiki kabar tersebut.

”Kita sudah mendengar keluhan masyarakat tersebut, kita akan lakukan penyelidikan, secepatnya,” kata Kasatreskrim Polres Jombang AKP Wahyu Norman Hidayat, saat dikonfirmasi via sambungan telephone seluler pada Minggu 16 Juli 2017.

Menurut Norman, dalam program Prona, pemerintah memberikan subsidi biaya pengurusan sertifikat tanah warga. Yang artinya, warga tidak lagi dibebankan membayar biaya mahal untuk mengurus sertifikat tanahnya. ”Tidak ada lagi biaya pengukuran dan lain-lain, semua ditanggung Negara,” tegasnya.

Lanjut Norman meskipun tidak semua biaya gratis namun ada beberapa ketentuan yang berlaku. ”Memang masih ada yang dibebankan warga, semisal pembelian patok, materei dan foto copy berkas, selebihnya gratis,” ujarnya.

Imbuh Norman karenanya, jika masih ada pungutan biaya tinggi saat pengurusan sertifikasi dalam program Prona, patut diduga keluar dari ketentuan yang berlaku. ”Karenanya kita akan kejar, kalau memang terbukti ada penyimpangan program ini (red : prona) kita akan tindak tegas siapapun oknumnya,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya warga Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang mengeluh akibat adanya praktik pungutan liar, yang diduga dilakukan oleh aparatur Desa setempat, pada program sertifikasi Prona di wilayahnya. ”Katanya yang dari pegawai BPN, tanpa biaya apapun, tapi ujung-ujungnya diminta membayar  sebesar Rp 800 ribu,” kata SM, salah satu warga Sudimoro yang mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan.(elo)