Sudah Punya Gedung, Pemdes Bedahlawak Tetap Bangun Gedung PAUD

Bangunan PAUD Desa Bedahlawak yang difungsikan sebagai Taman Posyandu

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Gedung PAUD yang dibangun dari dana desa (DD) tahun 2015 sebesar 100 juta oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), berpotensi muspro meski  saat ini difungsikan sebagai Taman Posyandu

Hal ini dikarenakan siswa yang belajar di PAUD atau Kelompok Bermain Harapan Ibu yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Desa Bedahlawak yang statusnya swasta atau mandiri, tak mau dipindahkan di gedung milik pemerintah Desa tersebut.

“kan ini sudah ada bangunan PAUD dan TPQ yang waqaf dari almarhum ayah saya, dan ini gedungnya masih layak, kenapa harus pindah ke sana (red : bangunan PAUD Desa),”  ujar Jazuli selaku pendiri dan Pembina PAUD Harapan Ibu.

Menurut Jazuli, seharusnya pemerintah desa memperbaiki gedung PAUD yang sudah ada. Bukan membangun gedung baru. ”Ditambah lagi orang tua siswa tidak mau pindah, jadi buat apa membangun gedung,” katanya.

Hal senada juga diakui oleh Tia salah satu mantan guru di PAUD Harapan Ibu, pihaknya mengaku bahwa memang awal mulanya Pemerintah Desa menganggarkan DD 100 juta untuk membangun PAUD.” Waktu itu di RPJMDes nya dianggarkan 100 juta untuk bangun PAUD, yang sekarang jadi Taman Posyandu,” bebernya.

Ketika ditanya kenapa bangunan PAUD tersebut, tidak difungsikan sebagaimana mestinya, pihaknya mnuturkan bahwa memang pihak yayasan PAUD Harapan Ibu tak mau dipindahkan ke bangunan baru, karena bangunan (red: bangunan dan tanah waqaf) lama masih layak untuk digunakan.” Pengurus PAUD yang lama tidak mau dipindahkan. Saya juga mengundurkan diri, sekarang jadi sepi peminat PAUD nya,” ungkap Tia yang juga merupakan mantan anggota LPMD tersebut.

Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim mengindikasikan adanya pemaksaan pembangunan gedung PAUD, meski tidak menjadi kebutuhan masyarakat desa setempat. “Itu kan terkesan sebagai proyek yang dipaksakan,” tandasnya pada kanalindonesia.com, pada Sabtu 16 Juli 2017.

Fattah menduga ada permainan dalam pengelolaan proyek Dana Desa di Desa Bedahlawak. “Padahal kalau bicara prinsip partisipasi dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan DD, harus ada perencanaan secara teknis yang melibatkan dinas terkait mulai dari PUPR, Perkim dan berkordinasi dengan lembaga pendidikan terkait (red: PAUD lama). Jangan-jangan pembangunannya dulu dipaksakan,” pungkasnya.(elo)