SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Desakan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jatim yang mendesak pemerintah untuk mencabut ijin pabrik gula milik PT KTM (Kebun Tebu Mas) di Lamongan dan PT RMI di Blitar disoroti Komisi B DPRD Jatim

Anggota Komisi B Rohani Siswanto dari Fraksi Partai Gerindra dan Subianto dari fraksi Partai Demokrat menasehati agar APTRI lebih fokus mengurusi kesejahteraan petani tebu Jatim, tidak usah ribut mendesak dicabutnya ijin sebuah pabrik gula.

“Saya kira lebih baik APTRI Jatim memikirkan bagaimana urus bagaimana mensejahterakan petani tebu di Jatim. Tak usah urus dapurnya orang lain,”jelas politisi asal Partai Gerindra ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (16/6/2021).

kata Rohani, semua sudah ada mekanisme aturannya, “Tentunya sudah ada instrumen negara yang diberikan kewenangan memberikan/mencabut ijin tersebut. Kalau ada dugaan penyimpangan laporkan saja tidak usah terlalu banyak berwacana, segera laporkan ke pihak berwajib. Tentunya jika ada pelanggaran, aka nada sanksi untuk itu,”terangnya.

Dibeberkan oleh Rohani, getolnya bersuara agar pabrik gula PT KTM dan PT RMI di tutup, dirinya takut nantinya ada anggaran kalau APTRI ada titipan dari pihak tertentu. “Saya kira lebih baik fokuslah pada tugasnya membuat petani bergairah menanam tebu. Sekaligus introspeksi kenapa para petani itu malah menjual tebu kepihak swasta kalau memang mereka punya ikatan kuat dan kepercayaan dari para petani,”jelasnya.

Komisi B DPRD Jatim, sambung Rohani, sangat fokus paling utama untuk memberikan kesejahteraan para petani tebu dan masyarakat jawa timur pada umumnya.
“Yang saat ini sedang diperjuangkan adalah rekomendasi ijin untuk gula rafinasi dari pemerintah. Ada apa dibatasi tanggal 25 Mei 2010. Ini merupakan pekerjaan rumah yang masih perlu kami tanyakan ke kementrian,”jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto kurang sependapat karena dampaknya bernilai investasi di Jatim. “Ini kepentingan investasi bagi Jatim dan tentunya akan menambah PAD bagi Jatim. Saya mengambil contoh PT KTM saat ini bisa memberikan randemen lebih baik dari pabrik gula yang lainnya . Sekarang ini randemen gula di PT KTM 9,57 setara harga Rp 99.800 per kwt tebu. Nilai tersebut sangat besar bagi petani tebu dan ini tidak tentu didapat dari pabrik gula yang lainnya. Itu masih dari PT KTM, belum lagi PT RMI. Tentunya kalau ditutup kami kurang sepakat,”jelasnya.

Bahkan, lanjut Subianto, kalau asal tutup setiap investasi masuk ke Jatim, tentunya akan menimbulkan preseden buruk bagi investasi di Jatim. “ Disaat propinsi lainnya membutuhkan investor agar mau berinvestasi di wilayahnya. Kok di Jatim diusulkan ditutup. Ini jelas nantinya akan menimbulkan preseden buruk bagi investasi di Jatim. Apalagi saat ini pemerintah sedang menggeliatkan perekonomian ditengah pandemi,”jelasnya.

Anggota DPRD Jatim 3 periode ini berharap PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan dan PT RMI ( Rejoso Manis Indo) di kabupaten Blitar untuk secepatnya memenuhi persyaratan pendirian pabrik gula di Jatim yaitu penyediaan lahan 20 Persen untuk mempunyai lahan sendiri.

Diungkapkan oleh Subianto, pihaknya saat ini juga sedang berusaha memperjuangkan kuota import gula rafinasi bagi PT KTM. “ Ternyata gula rafinasi yang diproduksi dari KTM tidak dapat kuota import. Ini yang kami perjuangkan agar para pabrikan mamin dan pelaku UMKM bidang mamin tidak terlalu jauh untuk mendapatkan gula rafinasi yang nantinya membebani para pelaku pabrikan mamin dan pelaku UMKM berbasis mamin,”jelasnya.

Sekedar diketahui, ASOSIASI Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah mencabut ijin pabrik gula milik PT KTM di Lamongan dan PT RMI di Blitar Jawa Timur. Kedua pabrik tebu swasta itu dituding tidak merealisasi janjinya untuk menambah luas lahan tanam tebu.

Bagi APTRI Jatim ijin kedua perusahaan di Jawa Timur itu sebagai pabrik gula kristal putih (GKP) berbasis tebu dengan kewajiban memiliki lahan tebu sendiri. Namun selama hampir 5 tahun terakhir tidak menepati janji untuk menyiapkan lahan tebu dan tanamannya sendiri.

Kedua pabrik itu membeli tebu petani dengan harga lebih tinggi dari pabrik lainnya,terutama pabrik gula BUMN. Akibatnya, pabrik gula lainnya mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Beberapa pabrik harus mengurangi produksi. Sebagian bahkan terpaksa tutup. nang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here