Pungli Prona Sudimoro, Ada Biaya Untuk Tanda Tangan dan Kas Desa

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparatur Desa terhadap program Proyek Operasi Agraria (Prona) 2017 di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini diselidiki Satreskrim Polres Jombang.

Diduga aliran dana pungli tersebut, dipergunakan untuk biaya pengganti tanda tangan dan sebagian masuk kas Desa. Hal ini diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa yakni Bari selaku Kepala Dusun Paritan Desa Sudimoro, yang saat itu menghadiri acara sarasehan yang dilakukan oleh warga setempat pada 3 Juni 2017.” Sebagian uangnya untuk biaya pengganti tanda tangan dan sebagian uangnya untuk kas Desa,” kata Kasun Bari pada acara sarasehan warga.

Hal ni juga dibenarkan oleh SK warga setempat yang menjadi korban pungli, yang dilakukan oleh aparatur Desa Sudimoro.” Iya mas waktu itu saya tanyakan ke Pak Kasun Bari, pada acara sarasehan sebelum puasa soal kejelasan biaya pembuatan prona dan jawaban pak Bari, uangnya untuk ganti tanda tangan dan masuk ke kas Desa,” ujar SK yang mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan.

Namun hal ini ditepis oleh Makmun Efendi, selaku Kepala Desa (Kades) Sudimoro, saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone seluler, terkait adanya dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur Desanya pada program Prona , pihaknya menampik adanya kabar tersebut. ”kabar itu tidak benar, bisa dicek ke warga. Kemarin kita sudah kumpulkan warga, termasuk pihak dari Polsek maupun Polres, mengenai hal ini, dan ini semua di dokumentasikan,” katanya Minggu 16 Juli 2017.

Sementara itu AKP Wahyu Norman Hidayat selaku Kasat Reskrim Polres Jombang yang sekaligus Ketua tim Satgas Saber Pungli Jombang, saat dikonfirmasi kanakindonesia.com, terkait perkembangan kasus adanya dugaan pungli Prona di Desa Sudimoro, pihaknya mengatakan “ untuk kasus di Sudimoro Megaluh, memasuki tahap lidik mas. Kita juga sudah melakukan pemanggilan pada para saksi, untuk dimintai keterangan,” kata Norman.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com,  ada sebanyak 24 desa yang mendapat jatah program prona 2017. Tersebar di 12 kecamatan, salah satunya Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh dengan estimasi jatah rata-rata 500-600 bidang per-desa. Jika tiap Desa ada 500 bidang dan per bidangnya dikenakan biaya 700 ribu, maka uang yang terkumpul nilainya ratusan juta rupiah.(elo)