Kepala BPN : Kalau Menarik Pungutan Ke Warga, Silahkan Diproses Hukum

kantor BPN Kabupaten Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Ribut Dwi Cahyono selaku, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang mengaku sudah seringkali memberikan sosialisasi terkait program prona, dan berharap agar tidak ada pungutan liar (Pungli), yang dilakukan oleh oknum. ”Memang untuk prona ada subsidi dari pemerintah,” kata Ribut pada sejumlah awak media.

Bahkan pihak dari BPN juga menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan program Prona yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. ”Kita sudah wanti-wanti betul, jangan main-main dengan program prona, kalau ternyata masih ada oknum nakal, menarik pungutan ke warga silakan proses hukum,” tukasnya.(17/07/2017)

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Dusun Paritan, Desa Sudimoro mengeluhkan adanya pungutan biaya tinggi pengurusan sertifikasi prona. ”Katanya gratis, ujung-ujungnya diminta membayar uang Rp 750. Karena tidak faham, saya bayar,” beber SK, salah satu warga setempat yang namanya enggan untuk dipublikasikan.

Diduga aliran dana pungli tersebut, dipergunakan untuk biaya pengganti tanda tangan dan sebagian masuk kas Desa. Hal ini diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa yakni Bari selaku Kepala Dusun Paritan Desa Sudimoro, yang saat itu menghadiri acara sarasehan yang dilakukan oleh warga setempat pada 3 Juni 2017.” Sebagian uangnya untuk biaya pengganti tanda tangan dan sebagian uangnya untuk kas Desa,” kata Kasun Bari pada acara sarasehan bersama warga.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com,  ada sebanyak 24 desa yang mendapat jatah program prona 2017. Tersebar di 12 kecamatan, salah satunya Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh dengan estimasi jatah rata-rata 500-600 bidang per-desa. Jika tiap Desa ada 500 bidang dan per bidangnya dikenakan biaya 700 ribu, maka uang yang terkumpul nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.(elo)