Kualitas Buruk, Tandon Air Bangsri Diperbaiki Lagi Dengan Dana Desa

para pekerja pemasangan keramik tandon air Desa Bangsri, yang bersumber dari Dana Desa

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Bangunan beton tandon air yang ada di Dusun Sembung, Desa Bangsri Kecamatan Plandaan, Jombang Jawa Timur, berkualitas sangat buruk. Bangunan yang didirikan mengunakan Dana Desa (DD) sebesar 45 juta tersebut, kini dilanjutkan lagi pembangunannya dan dianggarkan dengan DD sebesar Rp 29.900.000,-.

Kartono, selaku Kepala Dusun (Kasun) Sembung, Desa Bangsri, mengatakan bahwa pembangunan kali ini memasuki tahap kedua.” Kita anggarkan dari DD untuk memasang keramik, membuat tutup beton tandon air, dan pemasangan stut untuk tiang tandon air mas,” kata Kartono pada kanalindonesia.com, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, pada Kamis 20 Juli 2017.

Saat disinggung terkait kenapa kualitas bangunan beton tandon air buruk, pihaknya membantah bahwa kualitas bangunannya tersebut buruk.” Wah ini sudah melauli perencanaan oleh dinas terkait mas, dan juga diajukan ke DPMD, untuk rencana pembangunannya (red: tandon air) dengan DD ,” ujar Kartono.

Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telephone seluler, Ir Ahmad Saian selaku tim verifikator dari dinas teknis yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, menuturkan bahwa pihaknya sudah memverifikasi terkait perencanaan pembangunan beton tandon air.” Iya mas saya yang memverifikasi perencanaan teknis bangunan itu,” ungkap Saian.

Namun saat disinggung terkait kualitas bangunan yang buruk karena pondasinya menggantung, serta tiangnya dapat bergoyang jika didorong.” Wah kalau soal itu saya tidak tahu mas,” terangnya.

Hal berbeda justru datang dari Darmaji selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD), pada kanalindonesia.com, pihaknya mengakui bahwa selama ini tidak ada tim verifikator, kalaupun ada itu namanya oknum.” Kewenangan verifikasi dan evaluasi itu di Camat, dan kalau ada yang memverifikasi atas nama Dinas DMPD itu perbuatan oknum,” beber Darmaji.(20/07/2017)

Lanjut Darmaji, pihak DPMD tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi pada staf untuk menjadi tim verifikasi DD.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, beberapa kepala Desa (kades) mengaku bahwa untuk pengajuan program DD, Camat hanya memberikan rekomendasi, namun sepenuhnya  ada pada tim verifikator ada di DPMD dan Perkim.” Camat itu hanya rekomendasi yang verifikasi ada di Tim verifikator dari DPMD itu pak Hafid, dan dari Perkim pak Saian, yang satu saya lupa, terkait pembangunan proyek DD,” ujar Ahmad Hudan Kades Gumulan saat dikonfirmasi kanalindonesia.com, melalui sambungan telephon seluler, pada Kamis 20 Juli 2017.(elo)