Kepala DPMD : Verifikasi dan Evaluasi Bukan Kewenangan DPMD, Ada Oknum yang Mengatasnamakan DPMD

Kantor DPMD Kabupaten Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Carut marutnya pembangunan proyek Desa yang ada di sejumlah Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang sumber anggaran dananya dari Dana Desa (DD), bukanlah salah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Hal ini dikarenakan verifikasi dan evaluasi bukanlah kewenangan dinas terkait, dan murni kewenangan Camat, bahkan adanya staf yang melakukan verifikasi itu adalah tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini diungkapkan oleh Darmaji selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD), pada kanalindonesia.com, pihaknya mengakui bahwa selama ini tidak ada tim verifikator, kalaupun ada itu namanya oknum.” Kewenangan verifikasi dan evaluasi itu di Camat, dan kalau ada yang memverifikasi atas nama Dinas DMPD itu perbuatan oknum,” katanya pada Kamis 20 Juli 2017.

Lanjut Darmaji, pihak DPMD tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi pada staf untuk menjadi tim verifikasi DD.” tolong tanyakan apa mereka punya surat tugas,” ujar Darmaji.

Pernyataan Kepala DPMD bertolak belakang dengan beberapa pengakuan kepala Desa (kades), sbeberapa Kades mengaku bahwa untuk pengajuan program DD, Camat hanya memberikan rekomendasi, namun sepenuhnya  ada pada tim verifikator ada di DPMD dan Perkim.” Camat itu hanya rekomendasi yang verifikasi ada di Tim verifikator dari DPMD itu pak Hafid, dan dari Perkim pak Saian, yang satu saya lupa, terkait pembangunan proyek DD,” ujar Ahmad Hudan Kades Gumulan saat dikonfirmasi kanalindonesia.com, melalui sambungan telephon seluler, pada Kamis 20 Juli 2017.

Sedangkan menurut pengakuan sumber dari dinas terkait yang namanya enggan dipublikasikan mengatakan bahwa pihaknya sebagai tim verifikator merupakan rekomendasi dari DPMD.” Kita diberi surat permohonan dari DPMD untuk menjadi tim teknis verifikator, dan kita juga di SK kan oleh pak Bupati,” ungkap narasumber yang mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan pada kanalindonesia.com.(20/07/2017)

Ia juga menambahkan, bahwa mekanisme verifikasi memang tugas DPMD, dan camat hanya sebatas rekomendasi dari usulan program kades untuk pembangunan proyek Desa dari anggaran DD.” tim kita ada 3 orang dan setiap orangnya membawai beberapa kecamatan, yang ada di Jombang,” pungkasnya.(elo)