Walikota Kediri Perangi Miras dan Geliat Prostitusi

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI: Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berikan atensi pada penjual miras serta prostitusi yang ada di Kota Kediri. Pasalnya di Kota Kediri saat ini peredaran minuman keras dan geliat prostitusi kembali ditunjukkan.

Meskipun tidak secara langsung wali kota meminta pengusaha hiburan untuk tidak menjual miras, namun dalam pernyataannya mengisyaratkan dirinya menentang adanya peredaran miras dan geliat prostitusi di Kota Kediri.

Dalam peryataannya Walikota mengingatkan jika menjual miras adalah perbuatan yang tidak baik, karena berdampak pada masa depan generasi muda. Selain itu sudah banyak korban akibat menenggak minuman keras, dari kecelakaan yang disebabkan miras hingga kematian.

“Bagi yang sudah memiliki izin dan sesuai undang-undang silahkan terserah, namun saya tetap mengingatkan, jika menjual miras itu tidak baik, ini merusak generasi muda, dan kita tahu banyak yang mati karena miras. Bagi yang tidak memiliki izin pasti kita tindak,”kata Wali Kota Kediri usai membuka Job Fair kemarin.

Dalam pernyataannya, Walikota juga memwarning keras pada pengusaha hiburan agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan, karena pihaknya tidak akan toleransi jika ditemukan tempat hiburan yang mengarah ke Prostitusi.

“Bagi tempat hiburan yang mengarah ke maksiat dan prostitusi pasti saya tutup,”tegasnya.

Disisi lain, ketegasan sikap Walikota tentang peredaran mihol ini belum mendapatkan payung hukum yang kuat, Raperda mihol inisiatif DPRD Kota Kediri hingga saat ini belum juga disyahkan karena masih adanya perbedaan pendapat dari anggota Pansus dalam pembahasan Raperda Mihol ini.

Ini diakui oleh anggota pansus Racangan Peraturan Daerah (Raperda) minuman berakohol (Mihol) Muzer Zaidib.

Menurutnya hingga saat ini Raperda tersebut masih belum final dan baru kembali akan dibahas pada Agustus mendatang.

Raperda tentang mihol ini terpaksa ditunda setelah terjadi perdebatan dan tidak menemui titik temu dalam Pansus.

Dia tidak sepakat adanya legalisasi minuman berakohol tinggi ini akan merusak generasi bangsa.

“Kita dari fraksi PKB menolak keras legalisasi minuman beralkohol di Kediri, saya tidak setuju peredaran miras yang memabukan apapun alasannya, jika memang dilarang ya dilarang, jangan dibeda bedakan,” kata Zaidib melalui selulernya.

Diketahui hingga saat ini, Pemerintah Kota Kediri masih membatasi izin penjualan minuman keras, dan hingga saat Pemkot Kediri hanya memberikan izin kepada 8 pengusaha untuk menjual minuman keras berakohol tinggi.(Gendut Marmoyo)