Bupati Ipong Silahturahmi Ke DPRD Ponorogo, Cairkan Kebekuan

usai seremonial silahturahmi dan halal bihalal antara Forkopimda dengan semua jajaran DPRD saling bersalaman untuk mencairkan kebekuan ( foto :wad_kanalindonesia.com)
usai seremonial silahturahmi dan halal bihalal antara Forkopimda dengan semua jajaran DPRD saling bersalaman untuk mencairkan kebekuan ( foto :wad_kanalindonesia.com)
KANALINDONESIA.COM: Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni beserta Forkopimda Kabupaten Ponorogo mendatangi gedung DPRD Ponorogo dalam rangka bersilahturahmi bersama dengan seluruh anggota DPRD, Rabu(20/07/2016).

Kunjungan ini menyusul setelah selama hampir 2 bulan nyaris tidak ada kegiatan di gedung DPRD Ponorogo, padahal banyak PR yang harus dikerjakan sebelum tutup tahun 2016.

Kevakuman terjadi pasca diajukannya mosi tidak percaya oleh 30 anggota DPRD kepada Ketua DPRD, Ali Mufti beberapa waktu lalu.

Kehadiran Bupati Ponorogo Ipong Muhlissoni beserta jajarannya akan dijadikan sebagai ‘tradisi’ rutin ditujukan untuk membangun silaturahmi. Karena bersilaturahmi, menurut Ipong, sangat penting untuk tetap berkarya demi pengabdian kepada masyarakat.

“Kalau silaturahmi terganggu maka akan menganggu pula proses pelaksanaan pemerintahan di Ponorogo. Silaturahmi itu penting untuk meningkatkan ukhuwah sebagai penyelenggara pemerintahan. Karena dengan silaturahmi salah paham bisa dipersempit karena memang tidak bisa disatukan dan itu sudah kodrat manusia,” kata Ipong .

Dalam kesempatan tersebut, juga dimanfaatkan oleh Bupati Ipong untuk menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) kepadaKetua DPRD,Ali Mufti.

Penyerahan KUAPPAS itu, menurut Bupati, agar segera dibahas oleh DPRD. Sebab beberapa draf peraturan daerah yang sudah diajukan sejak lebih sebulan lalu, hingga kini belum disentuh oleh DPRD.

“ Agenda pemerintah yang sudah disiapkan tapi belum berproses di DPRD. Sebulan lalu kami serahkan draft LKPJ kepada DPRD, tapi hingga sekarang belum tahu nasibnya. Padahal sesuai Undang Undang 1 bulan LKPJ diserahkan tapi belum dibahas, maka Bupati bisa menerbitkan Peraturan Bupati untuk pengesahan LKPJ,” kata Ipong di hadapan Forkopimda, SKPD dan pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang hadir di gedung DPRD.

Selain LKPJ Bupati juga mengingatkan DPRD tentang Raperda Pemerintahan Desa yang sudah direvisi oleh Gubernur dan ada 7 perubahan, belum juga dibahas oleh DPRD. Padahal pada Desember 2016 ada pemilihan kepala desa serentak di 23 desa di Ponorogo.

Dikhawtairkan jika Raperda tersebut tidak segera dibahas lagi maka akan mengganggu agenda Pilkades di Ponorogo.

“Hanya sampaikan informasi, barangkali lupa karena puasa dan segala macam. Ini kan supaya diberitakan sehingga masyarakat tahu, kok DPRD tidak bahas karena ada permasalahan ( mosi tidak percaya) . LKPJ paling lambat awal bulan depan harus selesai . Show must go on, pemerintahan tidak boleh berhenti,” kata Ipong sebelum meninggalkan gedung DPRD.

Sementara itu Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufti menyambut baik apa yang dilakukan oleh Bupati.

Menurutnya, DPRD akan segera mengagendakan rapat-rapat membahas LKPJ mau pun KUA PPAS. Bahkan mulai Jum’at besuk pihaknya sudah mengandakan rapat-rapat.

“Luar biasa, apa yang dilakukan bupati merupakan awal yang bagus untuk Ponorogo ke depan. DPRD sudah damai, agenda sudah mulai Senin Banmus. Soal Perbup kalau sesuai UU monggo, tapi kita bahas dululah waktunya nuntut kok, saya optimis bisa menyelesaikannya tepat waktu,” ucap Ali Mufti.

(wad)