Pemkab Tuban Tindak Tegas Pecat PNS Yang HTI

KANALINDONESIA.COM, TUBAN; Pemerintah Kabupaten Tuban akan soroti Pegawai Negeri Sipil (PNS) HTI. Melalui penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) atau yang lebih condong pada organinsasi Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal itu, ditegaskan oleh Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, yang bakal mendata PNS yang ikut serta didalam HTI. Berkembangnya kelompok HTI tak luput di kawasan Bumi Wali sendiri, akan ditindaklanjuti khususnya yang sudah PNS dan masuk sebagai anggota HTI.

“Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) sedang kita lakukan penyelidikan. Nanti kalau ada kita tidaklanjuti sesuai dengan arahan-arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” tuturnya.

Pendataan yang dilakukan Pemkab sendiri untuk menindaklanjuti PNS yang HTI, nantinya akan dikasih pilihan antara keluar di HTI dengan memilih menjabat PNS atau memang tetap memilih HTI. Bahkan pilihan tersebut memungkinkan untuk menyingkiran sebagai PNS.

“Kalau ada PNS yang HTI ya dipersilahkan mundur dari HTi, tapi kalau masih HTI ya berarti harus mundur, karena bertentangan dengan Perppu,” kata politisi asal PKB.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Tuban tersebut menegaskan kalau pengunduran PNS dan memilih untuk tetap HTI, merupakan hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan saat diambil janji di pengangkatan PNS.

“Karena itu bertentangan dengan peraturan, dan disumpahnya PNS kan sudah jelas saat diangkat PNS,” imbuhnya.

sementara, untuk penertiban kegiatan HTI sudah masuk di wilayahnya Kepolisian. “Kalau urusannya Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kesbangpol, karena yang di ijinkan adalah kegiatan keagamaan. Kegiatan yang lain, pengibaran bendera, demo dan lainnya,” ujarnya. (Fer)