Iri Mobdin Eksekutif Hingga Tiga Pilar, Anggota DPRD Jombang Minta Mobil Operasional

salah satu mobil dinas
salah satu mobil dinas

KANALINDONESIA.COM : Kalangan Legislatif di Kabupaten Jombang mulai nampak ada perbedaan dengan Eksekutif. Pasalnya, pihak legislatif meminta anggaran 50 mobil dinas (mobdin) yang memakan anggaran milyaran rupiah tersebut belum ada titik terang.

Mereka iri dengan kendaraan operasional Eksekutif hingga tingkat tiga pilar. Padahal para Kepala Dinas dan Kepala Desa di Jombang sudah ada kendaraan dinas. Hal itulah membuat kalangan legislatif iri dengan kendaraan operasional eksekutif hingga tingkat tiga pilar yakni, Kepala Desa, Babinsa, dan Babhinkamtibmas, Kamis (21/07/2016).

Alasanya, kedudukan anggota DPRD setara dengan PNS eselon II, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2001. Tapi, permintaan para wakil rakyat itu, masih mentok di tangan eksekutif. Kalangan Legislatif sendiri beralasan dengan adanya mobil operasional akan membantu kinerjanya.

Seperti yang dilontarkan Ketua Komisi C DPRD Jombang, Mas’ ud Zuremi, mengatakan adanya mobil operasional tersebut sangat membantu kinerja dewan. Sebenarnya pengajuan mobil dinas anggota dewan tersebut sudah di ajukan pada RAPBD 2015 tahun lalu.

Saya sebagai anggota dewan dari PKB, sangat setuju dengan adanya mobil operasional tersebut. Manakala adanya cantolan hukum yang pas dan tidak ada undang – undang yang melarang anggota dewan memegang mobil operasional,” Tandasnya.

Apalagi pihak kepala dinas, camat, dan kepala desa dan tiga pilar kita izinnkan mendapat kendaraan operasional. Apa kita tidak boleh minta kendaraan untuk menunjang kinerja anggota dewan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan eksekutif yakni bersama – sama mensejahterahkan rakyat, ” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko beralasan, belum disetujuinya permintaan legislatif itu karena pihaknya masih menunggu payung hukum untuk pengadaan mobil bagi masing-masing anggota DPRD.

Memang boleh anggota dewan meminta fasilitas umum jika sifatnya sangat mendesak dan juga dilihat cantolan hukum (payung hukum). Dari peraturan Mendagri untuk mobil dinas dewan hanya di alat pimpinan saja, yang terpenting di Jombang tidak mau melanggar ketentuan hukum,” Pungkasnya.

(an)