FPH Laporkan Menteri LHK Ke Ombusmen dan Akan Tempuh Jalur Hukum

kordinator FPH saat temui Ketua KTNA Jawa Timur untuk bahas mandat soal gugatan ke Menteri LHK

KANALINDONESIA.COM, SURABAYA : Forum Penyelamat Hutan (FPH) Jawa Timur akan menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) P.39/2017, dinilai oleh FPH merampas jerih-payah Masyarakat Desa Hutan (MDH).

Drs Buang Kurniawan, selaku Koordinator FPH Jawa Timur, menegaskan bahwa Menteri LHK Siti Nurbaya hendaknya segera mencabut Permen P.39, karena peraturan ini tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. “ kita akan gugat ke PTUN, selain itu kami juga berencana melaporkan ke lembaga ombusmen dan Komnas HAM,” kata Buang.

Masih menurut Buang, sedikitnya sudah 15 tahun masyarakat di pinggiran hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bekerjasama dengan Perhutani mengerjakan dan mengelola lahan-lahan kosong dan terlantar. Namun, dengan terbitnya Permen P.39/2017 nyata-nyata telah merampas jerih-payah anggota LMDH selama ini.

“Kementerian LHK tidak pernah sama sekali meminta masukan atau mengajak diskusi dengan FPH atau MDH Center. Apakah mereka tidak tahu kalau selama ini LMDH yang bersusah-payah menjadikan hutan lebih produktif?” tanyanya.

Lanjut Buang, Permen P.83/2016 yang kemudian muncul progam Perhutanan Sosial (PS) justru menghancurkan jerih-payah masyarakat desa hutan. “Kami tidak ingin Permen P.39 berdampak buruh pada masyarakat,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ir Putu Adnyana selaku, Ketua Harian MDH Center, hal paling krusial di dalam Permen P.39/2017 adalah soal Ijin Pamanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IJHPS) yang memberikan hak kelola selama 35 tahun dan dengan pembagian per 2 hektar dan dapat diwariskan. “Permen P.39 akan jadi alat untuk memrotoli atau merampas tanah negara secara bertahap,” tegasnya.

Untuk menghindari berbagai kemungkinan terburuk terkait terbitnya Permen P.39/2017 ini, FPH memberi mandat kepada Ketua Umum MDH Center Suyanto untuk mengomunikasikan masalah ini dengan Kementerian LHK. FPH yang merupakan gabungan dari LMDH itu meminta Suyanto untuk menyampaikan aspirasi LMDH atas keberatannya dengan terbitnya Permen P.39/2017 tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Drs Suyanto, selaku Ketua Umum MDH Center yang juga Ketua KTNA Jawa Timur, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa masalah ini ke Jakarta dan mengomunikasikan dengan Kementerian LHK. “Saya khawatir jika hal ini tidak segera diantisipasi akan terjadi konflik sosial,” tandas Suyanto.

Imbuh Suyanto,  dalam hal ini Menteri LHK, harus mendengar aspirasi LMDH yang selama ini menjadi partner Perhutani. Pemerintah juga harus melihat kondisi objektif di lapangan dan menghargai jerih-payah mereka.

“Tentu tidak fair kalau keberadaan teman-teman LMDH tiba-tiba saja digusur dengan Permen P.39 yang nyata-nyata menafikkan dan tidak mengapresiasi dengan semestinya. Saya pikir tidak ada salahnya untuk meninjau kembali dan mengoreksi Permen P.39/2017. Ini tentu untuk kebaikan bersama,” tukasnya.

Sementara itu M. Ali baharudin, selaku ketua dari Yayasan Tuban Hijau dan pembina Yayasan Pecinta Alam Acarina Indonesia (YPAAI), mengaku bahwa penyelamatan hutan jawa juga menjadi atensi dan prioritas tuban hijau foundation dan YPAAI.

“ luasan perhutanan sosial di jawa yang seluas 1.1 juta hektar dalam peta indikatif kelihatannya sangat dipaksakan, belum dilakukan kajian yang mendalam terkait kondisi riil dilapangan. Dilain sisi program ini kami khawatirkan akan menimbulkan problem di tingkatan masyarakat bawah,” ungkap Ali, pada Jumat 28 Juli 2017.

Menurut Ali, sudah ada LMDH yang selama ini bersinergi dalam pengelolaan hutan. Kalau tiba-tiba keberadaan mereka dinafikan dengan P.83/2016 dan P.39/2017,  dan dimasukkan pengelola baru lewat pokmas atau koperasi, maka kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik maka bisa bisa menjadi problem baru. “Jangan sampai tujuan yang bagus untuk misi penyelamatan hutan tapi justru dalam  prakteknya malah akan merusak hutan,” pungkasnya.(msb1/elo)