Pengadilan Tipikor, Masukan Dua Terdakwa Prona Desa Tulungrejo, Tulungagung Ke Medaeng

Rutan medaeng (istimewa)
Rutan medaeng (istimewa)

KANALINDONESIA.COM : Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memasukan Yusak Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo dan Bambang Santoso Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo yang juga sebagai ketua Pokmas setempat, terdakwa kasus sertifikasi tanah melalui Program Nasional(Prona) Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2013 ke Lembaga Pemasyarakatan Tingkat I Medaeng, Sidoarjo, Kamis(21/07/2016) malam.

Keduanya dijebloskan ke penjara setelah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung.

Mereka akan menjalani masa tahanan selama 30 hari kedepan, dengan pertimbangan untuk mempermudah pelaksanaan sidang berikutnya.

“Kemarin sekitar pukul 19.00 WIB kita laksanakan penahanan sesuai dengan penetapan majelis hakim, sementara jaksa hanya tinggal melaksanakan saja,”ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung, Darwin Noor melalui Kasi Intel Idham Kholid kepada wartawan.

Dalam sidang tersebut selain mendengarkan kesaksian dua saksi dari BPN Kabupaten Tulungagung yaitu Purwanto dan Husein juga menghadirkan warga sekitar yang menjadi korban pelaksanaan program Prona yaitu Purwanto dan Jauhari.
Dalam proses sertifikasi masal melalui program nasional Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo mendapatkan jatah 600 pengurusan sertifikat secara gratis. Masyarakat hanya dibebani materai serta foto copy data.

Dalam pemeriksaan saksi yang merupakan warga setempat terungkap bahwa sebagai Kepala Desa, Yusak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Prona telah mengatakan kepada warga bahwa biaya pengurusan sertifikat prona sebesar Rp 300 hingga Rp 350 ribu. Itu juga yang membuat pertimbangan hakim untuk melakukan penahanan kepada kedua terdakwa.

“Kemarin sebelum selesai sidang majelis hakim membacakan penetapan penahanan terdakwa,”Ujar Anik Partini Jaksa Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan.

Kedua terdakwa dikenakan pasal 12E subsider 12 A jo 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Setelah dilaksanakan penetapan penahanan terhadap kedua terdakwa, yang mana berita acaranya juga telah ditandatangani oleh kedua terdakwa dan JPU, mereka akan menjalani masa tahanan selama 30 hari pertama, dan setelah itu apakah dilakukan perpanjangan penahanan atau tidak, keputusan tergantung mejelis hakim.
Sementara untuk sidang berikutnya akan digelar pada Kamis mendatang dengan agenda sidang masih pemeriksaan saksi.

“Besok Kamis mendatang agenda sidang masih mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi,”jelasnya.

(dk)