Tanah Dicaplok Pemdes, Warga Wadul LSM

Agus warga Sumberjo, sembari menunjukkan surat hibah dari Desa dan Sertifikat tanah yang sudah berubah ukuran luasnya

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Diberitakan sebelumnya tanah warga Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Jombang Jawa Timur, di minta oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat seluas 3 M, untuk dijadikan jalan Desa. Kini Pemdes kembali meminta tanah warga seluas 0,5 M untuk dilakukan pavingisasi jalan Desa.

Beberapa warga Desa yang menolak tanahnya diminta Pemdes, untuk pembangunan pavingisasi oleh Kades tersebut, mendatangi kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), guna mengadukan perlakuan sewenang-wenang Pemdes.” Sebagian warga diam saja mas tapi saya dengan 5 orang warga lainnya yang menolak dan sengaja datang ke LSM, untuk meminta pendampingan atas masalah ini,” kata Agus Iswanto (36) warga Sumberjo, Sabtu 29 Juli 2017.

Menurut Agus, tanah miliknya yang diwarisi dari keluarganya dulu sudah pernah diminta 3 M, untuk jalan Desa tanpa ada sosialisasi dan ganti rugi, selanjutnya kini Pemdes meminta lagi 0,5 M, tanpa diajak berunding dan juga tidak diberikan kopensasi.

” Saya tolak mas, karena di atas tanah saya sudah ada pagarnya, kalau di bongkar pagar saya nanti yang tanggung jawab siapa?,” keluhnya.

Lanjut Agus, pihak Pemdes kemarin mendatangi warga dan memaksa untuk menandatangani surat hibah tanah, kalau tidak ada yang mau Pemdes akan tetap melanjutkan pembangunan dengan membongkar bangunan yang ada disekitar jalan Desa tersebut.” Katanya pagar saya mau dirobohkan dengan alat berat, makanya saya datang ke LSM,” tandasnya.

Agus menceritakan, bahwa tanah yang sertifikat hak milik (SHM) atas nama istrinya tersebut dalam pengurusannya,  dikenakan biaya 2,7 juta untuk biaya pengurusan sertifikat.” Wah gak ada kwitansi pembayarannya mas, waktu itu uangnya saya serahkan ke perangkat Mi’un dan disaksikan Bu lurah,” paparnya.

Sementara itu Joko Fattah Rochim selaku, Ketua LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), menuturkan bahwa pihaknya akan segera mempelajari pengaduan dari masyarakat tersebut, dan pihaknya akan segera turun ke lapangan.” Yang jelas kita tamping dulu, dan kita akan kaji terlebih dulu. Kalau memang benar bahwa masyarakat yang dirugikan kita akan tempuh jalur hukum dan akan gugat kepala Desa ke Pengadilan Negeri Jombang,” tukasnya.

Hingga berita ini diunggah, Muniroh selaku Kepala Desa Sumberjo, saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone, yang terdengar hanya nada sambungnya dan belum juga berkenan untuk menjawab.(elo)