PAPBD Lamongan Naik Sebesar Rp 129 Miliar

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Pemkab bersama DPRD Lamongan mencapai sejumlah kesepakatan penting terkait pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-PAPBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Diantaranya terkait proyeksi kenaikan Pendapatan dan Belanja Daerah di PAPBD 2017. KUPA-PAPBD dan PPAS-PAPBD 2017 itu ditandatangani Bupati Fadeli dan Ketua DPRD Kaharudin di Ruang Paripurna DPRD, Senin (31/07/2017).

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ali Makhfudl dalam laporannya menjelaskan dalam proyeksi PAPBD 2017, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.741.351.796.099,71, atau naik Rp 129.970.696.903,71 dari pendapatan sebelumnya yang sebesar Rp 2.611.381.099.169.

Sementara untuk Belanja Daerah juga direncanakan naik sebesar Rp 187.174.777.694,23. Yakni dari sebelumnya Rp 2.615.989.373.885,77 menjadi Rp 2.803.164.151.580.
“Sehingga defisit diproyeksikan sebesar Rp 61.812.355.480,29. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang besarannya sama, sehingga SILPA tahun berkenaan diperkirakan nol, “ jelas Ali Makhfudl.

Meski menyepakati KUPA-PAPBD dan PPAS-PAPBD sebagai acuan dalam pembahasan PAPBD 2017, Banggar menyampaikan harapan agar ada peningkatan potensi Pendapatan Daerah. Terutama dari sektor pajak restoran.
Untuk itu, lanjut Ali Makhfudl, Banggar mengusulkan adanya software atau aplikasi untuk mengetahui besarnya pendapatan restoran yang terkoneksi secara langsung dengan Badan Pendapatan Daerah.

Sementara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Banggar mengusulkan agar ada evaluasi pendataan terkait penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB.

Pada pos Belanja Daerah, Banggar meminta agar ada prioritas di sejumlah bidang, speerti kesehatan dan infrastruktur.

Dengan mendorong RSUD Soegiri untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanannya. Baik dalam tata kelola maupun pengawasannya.

Kemudian pada bidang infrastruktur, Banggar menyarakan agar diutamakan untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di ruas-ruas jalan alternatif.

Sementara Bupati Fadeli menjelaskan kenaikan Belanja Daerah akan digunakan untuk prioritas pembangunan yang dititikberatkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan.

Termasuk didalamnya berupa Bantuan Operasional Sekolah dan Madrasah Diniyah, serta bantuan kepada kelompok tani. Kemudian pelayanan kesehatan, pembangunan jalan, dan jaringan irigasi. (Fer)