MUI: Dana Haji untuk Investasi yang Produktif

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Wasekjen MUI H. Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan jika MUI sudah lama melakukan kajian dana haji (waiting list) ini sebelum sebelum hiruk-pikuk politik dan terjadi pro dan kontra seperti sekarang ini. Yaitu, pada 1 Juli 2012 melalui forum kesepakatan ulama (ijtima’ ulama) boleh digunakan untuk hal-hal yang produktif.

“Jadi, msalah dana haji untuk infrstruktur ini harus didudukkan secara proforsional, sehingga tak ada kaitannya dengan hiruk-pikuk politik,” tegas Asrorun Ni’am di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Forum Ijtima’ Ulama itu digelar oleh Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang diikuti oleh komisi fatwa MUI Pusat, komisi fatwa MUI Provinsi se-indonesia, komisi fatwa dan lembaga-lembaga fatwa dan ormas Islam tingkat pusat serta pimpinan pondok pesantren dan perguruan tinggi se-Indonesia yang berkumpul di pesantren Cipasung,Tasikmalaya, Jawa Barat.

Baca:  PT BPR BKK Santuni SLB Mutiara Bangsa

Pertama, akad wadi’ah (titip saja) sehingga tak ada manfaat, tidak ada bagi hasil, dan kalau ada itu sifatnya pemberian, dan kedua, akadnya adalah mudhorobah (bagi hasil). Sehingga begitu uang haji terkumpul Rp 25 juta maka akan mendapatkan kursi/tempat duduk.

“Setelah dapat kursi dan dapat antrian nomor kursi dan tahun keberangkatan. Nah, selama menunggu keberangkatan itu ada yang 10 tahun hingga 15 tahun. Selama itulah uang jamaah haji waiting list itu tidur, tidak dimanfaatkan, dan kalau ada di bank bisa merugi,” ujar mantan Ketua KPAI itu.

Karena itu ada keputusan bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif. Makanya, dibentuk UU No. 34/2014, menyusul UU BPKH 2017 yang bertugas untuk mengawasi keuangan haji.

Baca:  Kehujanan, Surat Suara Pilgub di Jombang Rusak

Syaratnya pertama boleh digunakan tapi harus dipastikan bahwa jenis usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kedua, keamanan sebagaimana pengelolaan dana wakaf, yang tidak boleh berkurang. Sehingga nilai manfaatnya harus dikembangkan.

“Untuk pengembangan atau produktifitas itulah yang menjadi tugas amil atau BPKH. Tapi, kalau ada yang tidak aman dalam investasi tersebut, maka akan menjadi tanggung jawab BPKH untuk menggantinya,” jelas Ni’am.

Syarat ketiga, adalah  manfaat,  yaitu manfaatnya untuk kepentingan dan kemaslahatan jamaah haji dan umat Islam. Dan yang keempat untuk kepentingan jamaah haji Rp 3,5 triliun. “Itu harus ada prinsip likuiditas, kalau untuk infrastruktur dan lain sebagainya, ini tergantung BPKH mau menggunakan instrumen yang apa?” katanya.

Baca:  Disdik Mubar: Belajar Tatap Muka Masih Tunggu Restu Bupati

Lalu, mengapa diprioritaskan untuk sukuk? Asumsinya SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), kalau asumsinya punya negara, maka harus untuk kepentingan negara. “Ya, tak masalah, aman itu. Kecuali negaranya bangkrut dan setelah itu negara itu dijual,” pungkasnya.(gardo)