BPD Mempunyai Peran Penting pada Implementasi DD

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), mempunyai peran penting dalam implementasi Dana Desa (DD), meskipun kenyataan dilapangan bahwa tidak sedikit BPD yang kurang memahami perannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa.

Hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, bekerjasama dengan Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Jombang untuk melakukan sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Kami bekerjasama dengan APDI melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan di Jombang. Tujuannya memberikan pemahaman kepada instrumen kelembagaan di desa, khususnya BPD untuk lebih maksimal bekerja dan memahami UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,” kata Subaidi Mochtar, Wakil Ketua DPRD Jombang, Jumat 4 Agustus 2017.

Baca:  Wujudkan Swasembada Pangan, Kuncinya Cegah Alih Fungsi Lahan

Menurutnya Subaidi, saat ini kinerja BPD di lapangan kurang maksimal. Hal ini bisa berakibat kurang seimbangnya peran BPD dibandingkan peran pemerintah desa dan dapat memperbesar peluang adanya pelanggaran penggunaan DD. “Temuan di lapangan, pada pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) masih didominasi oleh Kades. Kontrol BPD juga masih lemah, dan akhirnya berdampak pada pelanggaran implementasi Dana Desa,”tandasnya.

Lanjut Subaidi, selain hal itu, dewan menilai kesejahteraan BPD selama ini masih dirasa kurang jika dibandingkan tanggung jawabnya mengawal implementasi Dana Desa (DD) yang jumlahnya tidak sedikit.

“Bayangkan, bagaimana bisa maksimal kinerjanya, anggaran BPD tiap tahun hanya sekitar 16 juta rupiah, itu termasuk honor dan lain – lain, padahal mereka harus mengawal implementasi DD yang nilainya satu milyard lebih,” tukasnya.

Baca:  Aksi Hari Pendidikan Nasional

Imbuh Subaidi, sedangkan Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang DD di Jombang pada tahun 2017 ini masih terlambat turunnya, hingga berdampak pada pelaksanaan DD di lapangan.(elo)