Nelayan Lamongan Minta Susi Pusjiastuti Harus Cari Solusi mengenai larangan Alat tangkap trawl

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu buka suara soal Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets. Susi menyatakan cantrang menyebabkan konflik antar nelayan dan mengancam populasi ikan.

Namun kebijakan itu perlu dikaji ulang menurut Wellem Mintarja, SH advokat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Paciran. Semestinya, pemerintah mensosialisasikan pelarangan penggunaan Alat penangkap trawl dan sejenisnya kepada nelayan.

“Mestinya pemerintah turun ke nelayan mensosialisasikan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl,” kata Wellem saat diwawancarai media, pada Jumat (5/8/2017).

Menurut Wellem, kalau tak ada sosialisasi kepada nelayan maka nantinya nelayan yang akan dirugikan. Ditambah, wacana bbm jenis solar tidak disubsidikan ke nelayan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca:  Cuaca Buruk, Nelayan Kranji Lamongan Gagal Melaut

“Harusnya pemerintah punya solusi apakah pelarangan trawl ini dan disosialisasikan. Dan apakah nantinya nelayan bisa terima atau tidak,” tuturnya.

Sejauh ini pelarangan penggunaan alat tangkap trawl sangat berdampak pada pendapatan ikan nelayan. Hal tersebut tentu berdampak pada kesenjangan para nelayan.

Wellem menambahkan, agar pemerintah tidak mencabut subsidi solar kepada nelayan. Dikarenakan, hal ini akan berdampak besar yang bakal memperburuk penghasilan nelayan.

“Langkah pemerintah dalam mencabut bbm solar itu kurang bijak. Sementara solar masih dipakai oleh masyarakat pra sejahtera. Harapan kami pemerintah urungkan pencabutan subsidi bbm jenis solar ini, karena akan mempengaruh dan memperburuk penghasilan nelayan,” ucapnya. (Fer)