Nelayan Lamongan Desak Pemerintah Pusat Permudah Perizinan Nelayan

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Nelayan Pantai Utara Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mengharapkan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk segera mengeluarkan izin pengoprasian kapal nelayan.

Selain kesulitan mengurus Surat Layak Operasi (SLO), nelayan cantrang juga kesulitan mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal ini disampaikan oleh perwakilan Nelayan Sukri selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Paciran.

“Semenjak adanya kebijakan bu menteri kelautan dan perikanan terhadap pelarangan cantrang dan sebagainya, itu berdampak pada sulitnya mengurus izin izin lainnya,” papar Sukri, pada minggu (6/8/2017).

SIPI merupakan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan. Dokumen tersebut wajib dimiliki kapal perikanan. Keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) yang berlaku setahun.

Baca:  Tomas dan Warga Desa Pademawu Timur Pamekasan Tuntut Kades Setempat Mundur Dari Jabatannya

Sementara SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

SLO diterbitkan Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar sesuai SIPI. SLO berlaku satu kali perjalanan operasional kegiatan perikanan

Sukri mengungkapkan sejumlah nelayan sudah melakukan pengurusan dokumen seperti gross akta, surat kelayakan, surat ukur dan pass besar. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan dokumen-dokumen tersebut selesai oleh Ditjen PSDKP.

“Kalau bisa perizinan nelayan segera diturunkan, agar mereka bisa melaut dengan mengantongi izin,” tambahnya.

Jika pemerintah menyediakan lapangan kerja lain selain melaut, nelayan di Lamongan akan beralih kerja dan tidak melaut. Dikarenakan, nelayan di Lamongan sendiri banyak yang nganggur akibat belum turunnya surat izin mereka.

Baca:  Cuaca Buruk, Nelayan Kranji Lamongan Gagal Melaut

“Kalau pemerintah ada kerjaan lain buat nelayan, mereka lebih baik pindah kerja, gk melaut mencari ikan. Mereka sekarang sulit untuk mencari ikan karena surat izin mereka belum keluar sampai saat ini,” ungkapnya.

Nelayan Lamongan yang tergabung dalam HNSI sampai hari ini tetap menuntut Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikan untuk mencabut Permen KKP No 2/2015, kemudian cantrang dilegalkan secara permanen. (Fer)