DPR Minta Menaker Tuntaskan PHK SINDO, Ribka: Penuhi Hak Normatif Karyawan

Saat mengadu ke Komnas HAM

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Anggota Komisi IX DPR RI/Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning meminta Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri secepatnya menuntaskan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karyawan Koran Seputar Indonesia (SINDO) sejumlah biro di Indonesia.

“Penyelesaian wajib mengedepankan hak hak normatif karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Ribka ditemui disela masa reses, di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (7/8/17).

Mbak Ning–sapaan Ribka Tjiptaning–, dirinya akan mengawal kasus PHK karyawan Koran SINDO yang dikelola PT Media Nusantara Informasi (MNI) sebagai salah satu anak perusahaan PT Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoesoedibjo.

“Setelah masa reses berakhir, jika masalah PHK ini belum diselesaikan Depnaker (Kementerian Tenaga Kerja) maka akan saya bawa ke komisi untuk dibahas. Kalau perlu, saya akan mogok makan di depan kantor Depnaker. Tinggal minta saja dukungan solidaritas perwakilan SP (Serikat Pekerja) masing-masing 10 orang, sudah ramai itu,” tandasnya ketika menerima perwakilan karyawan Koran SINDO lintas biro yang di-PHK, disertai Forum Pekerja Media, terdiri Aliansi Jurnalis independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).

Baca:  Presiden akan Hadiri Peringatan Maulid Nabi dan Hari Pahlawan di Jateng

Komisi IX, kata Mbak Ning, selama ini cukup paham raport kinerja Kemenaker. Dia berharap penyelesaian kasus PHK karyawan Koran SINDO sesuai aturan bisa lebih mendongkrak nilai lebih kementerian yang dipimpin menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Banyak kasus PHK di kantor perusahaan media yang selama ini menjadi catatan Komisi IX. Dia mencontohkan PHk ratusan karyawan salah satu stasiun televisi swasta yang pernah terjadi. Menyikapi hal ini, DPR RI pernah sidak ke kantor stasiun televisi tersebut.

“Supaya kantor media tidak mengesampingkan hak hak karyawan yang diatur dalam undang-undang perlu digelar diskusi di press room DPR RI. Undang pimpinan media dan wartawan. Diagendakan saja,” pungkas Mbak Ning. ****

Baca:  Tim Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Cakung Gelar Operasi Kepatuhan 3M Peraturan PSBB