Adanya Oknum Verifikasi Abal-Abal, Projo Jombang Desak BPK Provinsi Audit Pengelolaan DD

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Carut marutnya sejumlah program desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga disebabkan adanya oknum penagawai negeri sipil (PNS) yang mengaku menjadi tim Verifikator teknis, bahkan oknum tersebut berani meminta pekerjaan pembangunan fisik pada sejumlah Desa yang didampinginya.

Hal ini membuat Organisasi Masyarakat (Ormas) Projo Kabupaten Jombang, mendesak Badan Pengaudit Keuangan (BPK) Provinsi Jatim untuk turun tangan melakukan audit terhadap seluruh pengelolaan DD di Jombang.” Kita akan laporkan dan meminta BPKP untuk turun tangan ke Jombang,” kata Joko Fattah Rochim selaku Ketua DPC Projo Jombang, Senin 7 Agustus 2017.

Masih menurut penjelasan Fatah, bahwa adanya tanda tangan dari tim verifikasi abal-abal, yang menjadi bukti pengesahan dan lolosnya proses verifikasi, yang diajukan oleh pihak Desa untuk pembangunan dengan sumber DD.

Baca:  Polres Jombang Pantau Aksi 2 Desember di Jakarta, Sejumlah Rombongan di Periksa

“Berkas pengajuan dari Desa yang ditanda tangani oknum, sudah hampir merata, seperti Desa yang ada di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Gudo, Kesamben dan Megaluh. Yang memverifikasi tidak punya SK kenapa, kok bisa lolos,” ungkapnya.

Lanjut Fattah, fenomena ini hanya menambah daftar bobroknya Pemerintahan Desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang bersumber dari DD. Bahkan pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) seharusnya lebih memanfaatkan fungsi pengawasannya karena DPMD merupakan kepanjangan tangan dari Mentri Desa.

“Carut marutnya DD sudah kelihatan penyebabnya, bahkan adanya masalah mulai alih fungsi lahan dari proses perencanaan kegiatan yang terpampang APBDES, dan sampai lolosnya verifikasi, ini dikarenakan lemahnya peran DPMD” tukasnya.(elo)

Baca:  Dukung Labuan Bajo Bebas Limbah Plastik, Kementerian PUPR Serahkan Mesin Pencacah Plastik