Kebijakan Lima Hari Masuk Sekolah Sulit Diaplikasi di Lembaga Sekolah Berbasis Pesantren

Murid MAN Tambakberas saat akan melaksanakan salat dhuhur

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang full day school dan lima hari masuk sekolah yang tertuang dalam Permendikbud Nomer 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah, sebaiknya bersifat opsional berdasarkan kriteria tertentu dan disesuaikan dengan kondisi dan lokasi serta tidak dipaksakan untuk seluruh lembaga pendidikan di seluruh wilayah.

Sebab, jika kebijakan ini dipaksakan diterapkan menyeluruh, tentu akan membuat kedodoran lembaga pendidikan berbasis pesantren. Bukan tanpan alasan, model pendidikan lembaga ini memiliki durasi pertemuan yang lebih padat dibanding sekokah umum sehingga akan kesulitan jika akan diringkas dalam lima hari masuk sekolah saja.

Hal ini seperti diutarakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas Jombang Sutrisno. Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah hampir pasti sulit diaplikasi di lembaga pendidikan berbasis pesantren.

Baca:  69 Siswa SMA Negeri 7 Serba, Gelar Gladi UNBK Tahun 2020

“Tentunya banyak yang perlu dipertimbangkan. Di tempat kami saja durasi baik jam pertemuan maupun jumlah mata pelajaran sangat jauh berbeda dibanding dengan sekolah umum. Apa jadinya kalau dipaksakan dilaksanakan lima hari masuk sekolah. Bisa-bisa maghrib anak-anak baru pulang,” kata Sutrisno, Rabu 9 Agustus 2017.

Menurut Sutrisno, saat ini saja di lembaga sekolah yang dia pimpin, durasi jam tatap muka dalam satu minggu mencapai 52 jam. Berbeda jauh dengan sekolah umum yang rata-rata 48 jam.

“Jumlah mata pelajaran sekolah umum rata-rata 18 mapel dengan durasi tatap muka 48 jam dalam satu minggu. Di tempat kami ada 24 mapel dengan durasi pertemuan 52 jam dalam satu minggu. Sebab di sekolah berbasis pesantren semua mapel sekolah umum ada dan kemudian ditambah pelajaran keagamaan yang sangat beragam. Tentu siswa sangat kelelahan jika semua itu diringkas menjadi lima hari masuk sekolah,” bebernya.

Baca:  Guru yang Mepunyai Keterbatasan Fisik, Mempunyai Kelebihan Mahir Servis Elektronik

Situasi dan kondisi setiap peserta didik menurut Sutrisno juga sangat beragam. Banyak diantara mereka di sore hari harus membantu aktivitas orang tua. Di sisi lain dengan lima hari masuk sekolah intensitas pengawasan terhadap anak bagi orang tua juga menjadi masalah tersendiri.

“Banyak juga wali murid yang bekerja. Nah ketika hari Sabtu libur tentunya anak menjadi kurang pengawasan. Dan kita juga harus melihat sisi dari guru juga. Dengan kebijakan yang membuat semakin panjang durasi mengajar, tentu menjadi masalah tersendiri bagi mereka (red : guru) yang masih memiliki anak kecil,” tuturnya.

Dengan demikian kompleknya persoalan, Sutrisno berharap ada tinjauan kembali terhadap kebijakan tersebut. “Sekali lagu saya berharap agar (kebijakan) tidak dipaksakan sebagai wujud keharusan. Akan lebih baik jika bersifat opsional,” tandasnya.

Baca:  Hadiri Orientasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Menpora Ajak Mahasiswa Pintar Gali Potensi

Hal senada juga diutarakan Ahmad Faqih, Ketua Pergunu Jombang. Menurutnya banyak daerah yang dipaksakan untuk melaksanakan model lima hari sekolah. “Karena kondisi geografis yang tidak mendukung. Mungkin sarana jalan dan penerangan umum yang tidak memadai sehingga jika sampai larut malam tentu akan berdampak semakin membebani wali murid,” ujarnya.

Selain itu menurut Ahmad penerapan lima hari masuk sekolah juga terlebih dahulu dipikirkan pengalokasian anggaran bantuan operasional dalam jumlah yang memadai untuk lembaga pendidikan agama seperti madrasah diniyah atau taman pendidikan al-quran dalam APBD.

“Hal ini sebagai wujud nyata dukungan terbentuknya kolaborasi dan kerjasama dalam perbaikan dan penguatan kualitas karakter peserta didik,”pungkasnya.(elo)