Pengacara Hiendra Soenjoto: Polda Metro Arogan dan Salahi Prosedur Hukum

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Polda Metro Jaya dianggap arogan dalam penetapan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Hiendra Soenjoto (HS), padahal surat yang dikirim Reskrimum Polda Metro Jaya hanya untuk pemeriksaan dalam perkara dugaan melanggar Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu.

Hal ini diketahui dari Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/391/VII/2017/Dit Reskrimum dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit II Jatanras (Satreskrimum) Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : 3081/VI/2017/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, yang dalam hal ini dapat diketahui dari Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan dengan Nomor : SP. Kap/723/VII/2017/Dit. Reskrimum

Tindakan Polda Metro Jaya tersebut di sayangkan oleh pengacara HS yang mengatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis tidak ada akta yang dipalsukan dan ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru (NOVUM) sebagaimana yang disangkakan pada laporan Polisi tersebut, padahal kasus ini sudah pernah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan dihentikan penyelidikannya dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/Dit reskrimum, tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Pelapor Azhar Umar dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.tap/562/VII/2015/Dit reskrimum, tanggal 9 Juli 2015,” ujur Syafuan selaku pengacara Hiendra Soenjoto kepada wartawan dijakarta, Rabu (09/08/2017).

Baca:  Polda Metro Jaya Akan Paparkan Kasus Habib Rizieq Shihab ke Kejagung

Tentu ini aneh, lanjutnya bahwa laporan yang dilaporkan pelapor sama dengan laporan pelapor yang telah dihentikan penyelidikannya di Bareskrim juga, berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan SP2HP Nomor : B/88/IX/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 10 September 2015, namun kini muncul kembali,” katanya dengan nada tinggi.

“Kalau bicara keabsahan Akta PT. Multicon Indrajaya Terminal Nomor. 116 sudah diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkekuatan hukum tetap (BHT), berdasarkan  gugatan Sdr. Azhar Umar dengan Register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.JKT.pst, tanggal 5 Januari 2015, telah diputus dengan Amar Putusan tolak,” terangnya.

Lanjutnya, kalau kita lihat dari kasus ini sebenarnya ranah hukum perdata, sehingga berlaku Perma Nomor 1 tahun 1956, bukan pidana makanya dulu terbit SP3 atau menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti dan kasus tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, makanya aneh jika klien kami jadi tersangka dan dilakukan penahanan,” ujur syafuan.

Baca:  Tipu Calon TKI, Warga Tulungagung Diamankan Polsek Sambit

“Kami sangat yakin berdasarkan fakta yuridis Laporan Polisi Nomor : 3081/VI/2017/PMJ/Dit. Reskrimum terhadap Sdr. Hiendra Soenjoto adalah berdasarkan rekayasa penyidik, arogansi kekuasan kepolisian dan patut diduga ini bentuk kejahatan dalam penyidikan yang mana KUHAP dan norma-norma hukum telah dilanggar, bagaiman tidak klien kami dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat penyidikan. Klien kami dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Ini suatu bentuk penyidikan yang sesat terhadap penegakan hukum dan ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaiman diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk peradilan) yang salah,” jelasnya.

Dilain tempat, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kebijakan Publik (PUSTAKA Institute), Rahmat Sholeh , juga menyangkan sikap aparat kepolisian dalam melakukan penanganan dibeberapa kasus yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kepolisian sangat memperlihatkan arogansi kekuasaan dan banyak menyalahi prosedur hukum yang baku dalam tata cara penanganan sebuah perkara.

Baca:  Sejumlah Dokumen Disita dari Rumah Terduga Pelaku Bom Kampung Melayu

“ Bisa kita perhatikan, bukan kasus ini saja yaa, beberapa kasus yang ditangani Polda Metro Jaya juga ada langkah hukum yang salah, seharusnya hak-hak dasar manusia juga diperhatian secara yuridis sehingga tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bentuk arogansi kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya,” ujurnya

Lajutnya, “Ini jelas perbuatan yang salah dan kita (masyarakat) harus meluruskan yang salah agar tidak menjadi tradisi buruk kepolisian meskupun petugas kepolisian mempunyai kekuasaan memaksa yang sah secara hukum untuk menghindari dugaan adanya kejahatan dalam penyidikan yang sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat dan publik, tetapi faktanya kekuasaan tersebut malah sering diselewengkan atau dimanipulasi untuk kepentingan oknum tertentu,” jelasnya.

Makanya, tambah rahmat, masyarakat dituntut aktif agar kepolisian dapat menjamin supaya tugas-tugas pelayanan dan perlidungan serta penegakkan hukum oleh petugas kepolisian itu berjalan sebagaimana seharusnya, atau dilakukan secara professional dan akuntabel, jangan sembronolah,” tutupnya. (gardo)