Kepala Kemenag Lamongan Panggil 3 Oknumnya yang kisruh Di SMK NU 1 Kedungpring

Reporter : Fer

Redaktur: Arso

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Kisruh dualisme kepimpinan Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Ma’arif Empat Lima Kalen, Kecamatan Kedungpring, Lamongan, berujung pada sebuah pelaporan terhadap Tiga Oknum Kementerian Agama Kabupaten Lamongan kepada Kepala Kemenag Lamongan H. Sholeh. Keduanya dianggap telah melakukan langkah yang salah terhadap yayasan.

Sebelumnya pada minggu (13/8/2017) kemarin, merupakan puncak kemarahan puluhan warga dan pengurus Yayasan. Segenap pengurus yayasan dan warga berupaya mengambil alih dari kepengurusan Mahfudz Rozi dan kawan kawan yang selama ini ingin menguasai dan memiliki yayasan.

Dari kejadian tersebut, dengan terpaksa pengurus Yayasan Pendidikan Ma’arif Empat Lima Kalen melalui Kepala Bidang Humas Hadi Mustofa, melaporkan Mahfudz Rozi dan Usup yang merupakan PNS di kemenag Lamongan kepada H. Sholeh Kepala Kemenag Lamongan.

Baca:  MTsN 3 Gelar Wisuda Purna Siswa Secara Online di Hadiri Bupati Jombang

“Hari ini Senin (14/8/2017) pukul 13.00 wib, kami melaporkan kepada saudara Mahfudz rozi, Usup dan Aksin. Mahfudz dilaporkan karena sudah merangkap kepala sekolah di dua sekolah yang berbeda. Dan itu sudah melanggar,” tegas Mustofa.

Kedatangan Mustofa ke kemenag langsung disambut baik oleh Kepala Kemenang H. Sholeh. Setelah memberi laporan mengenai kasus tersebut kepada H. Sholeh, ia pun langsung merespon dan akan menindaklanjuti dan memanggil kedua pegawai untuk dimintai keterangan.

“Terima kasih karena sudah melaporkan ke kami. Kalau nggak gini kami juga nggak tau apa yang terjadi dengan yayasan pendidikan ma’arif empat lima kalen. Kami akan panggil keduanya untuk dimintai keterangan,” ucap Sholeh.

Baca:  Separo Lebih Pembangunan Desa di Lamongan Ditunjang Swadaya

Sementara itu, Mustofa menjelaskan bahwa Mahfudz Rozi merupakan seorang PNS yang berdinas di SMPN 1 Modo. Lalu, ia juga merangkap sebagai Kepala Sekolah SMK NU 1 Kedungpring yang diangkat Ma’arif Babat tanpa melalui Musyawarah Yayasan.

“Mahfudz kami laporkan karena telah melanggar tugas kedinasannya. Dimana beban kerja guru dalam mengajar min 24 jam dan mak 40 jam tiap minggu. Ha itu tertuang dalam Permen RB Tahun 2006 No 16 di Pasal 5 angka 1 dan 2, disitu jelas bunyinya kalau PNS juga tidak bisa merangkap Jabatan,” ungkapnya.

Sementara, Usup dan Aksin selaku pegawai di Kemenag juga ikut dilaporkan karena telah menyalahi kebijakan yayasan dengan upaya ikut membantu Mahfudz Rozi.

Baca:  PNFI Jombang, Gencar Realisasikan Sudut PAUD Literasi, untuk Wujudkan Kabupaten Literasi

“Mereka berupaya memiliki yayasan melalui Ma’arif Babat. Padahal sekolah ini punya yayasan dan ijin operasionalnya melalui naungan Ma’arif Lamongan,” kata Mustofa.

Sejauh ini, kisruhnya kepengurusan yayasan dengan Mahfudz Rozi dan kawan kawan berdampak pada134 ijazah siswa, diantaranya 77 ijazah SMK dan 57 ijazah SMP. Hingga Senin (14/8/2018) ijazah siswa belum dikeluarkan oleh Dinas pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jatim Wilayah Lamongan. Hal ini membuat siswa sulit untuk melanjutkan kejenjang berikutnya. (Fer)