PCNU Lamongan Prihatin Atas Konflik Ditubuh YPEL Kalen

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Konflik dualisme ditubuh Yayasan Pendidikan Empat Lima (YPEL) Kalen, Kecamatan Kedungpring, Lamongan, berdampak cukup besar. Sekitar 134 Ijazah siswa masih tertahan di Dinas Pendidikan Lamongan.

Ketua PCNU Lamongan Bi’in Abdusalam sangat prihatin dan menyayangkan adanya konflik yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Empat Lima Kalen.

“Ya sebagai ketua pcnu lamongan saya merasa sangat prihatin atas beberapa konflik yang terjadi terutama yang sudah menyakut masalah yayasan dan lembaga pendidikan,” katanya.

Bi’in Abdusalam mengatakan, ia berharap warga NU dan Kader Kader NU mengedepankan kepentingan bersama dan mengedepankan organisasi. Tentunya harus mengikuti aturan aturan pengurus.

“Maka saya sangat berharap seluruh warga nu dan kader kader nu bisa berfikir secara jamiyah artinya mengedepankan kepentingan bersama dan mengedepankan organisasi. Yang klu sudah berbicara tentang organisasi tentu arahnya dengan aturan aturan yang ada,” ungkapnya saat diwawancara di kantor PCNU Lamongan.

Baca:  PDIP Ponorogo Gelar Syukuran Atas Dilantiknya Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin

Ketua PCNU Lamongan menambahkan, untuk menjauhkan dari segala persoalan persoalan makan warga dan kader NU harus menjunjung tinggi aturan organisasi atau pengurus.

“Ya mari kita angkatlah kita junjung tinggi aturan organisasi yang telah kita sepakati bersama untuk meminimalisir ada persoalan persoalan,” tambahnya.

Selain itu Bi’in menjelaskan, setiap pemilihan Kepala Sekolah dan Guru di Lembaga Pendidikan maka harus ada usulan dari pengurus. Karena usalan Kepala Sekolah dan Guru adalah wewenang dari pengurus.

“Kalau bicara tentang prosedur pemilihan kepala sekolah seluruh lembaga pendidikan di nu itu berdiri dan dibangun oleh masyarakat melalui para kiyai. Guru ataupun kepala sekolah itu sumbernya adalah dari pengurus. Pengurus yang mempunyai wewenang,” ucapnya.

Baca:  Polisi Tangkap Dua Spesialis Pencopet Calon Jamaah Haji

Sementara ia melanjutkan, pengangkatan Kepala Sekolah Ataupun Guru tanpa ada usulan pengurus maka itu akan menjadi persoalan, dan itu langkah yang salah.

“Kalau kemudian ada lembaga pendidikan ma’arif mengangkat kepala sekolah atau guru tanpa adanya usulan dari pengurus dari lembaga setempat ini yang akan menjadi persoalan dan ini salah,” tanggapnya. (Fer)