Terkait Retribusi Truk, Pemdes Klitik Belum Puas

Pertemuan tertutup di Pemkab Ngawi antara Pemdes Klitik dengan PT Waskita Karya ( foto : dik_kanalindonesia.com)
Pertemuan tertutup di Pemkab Ngawi antara Pemdes Klitik dengan PT Waskita Karya ( foto : dik_kanalindonesia.com)
KANALINDONESIA.COM : Pertemuan tertutup yang di fasilitasi Pemerintah Daerah Ngawi antara Pemerintahan Desa (Pemdes) Klitik, Kecamatan Geneng, Ngawi, dengan PT Waskita Karya menghasilkan keputusan yang bisa dikata tidak memuaskan pihak Pemdes Klitik.

Pun demikian pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ngawi Siswanto tersbut, menuntut pihak Pemerintahan Desa Klitik harus bisa legowo dan bisa menerima keputusan tersebut.

“Pada intinya pungutan restribusi desa memang diperbolehkan namun demikian hasilnya tadi yang telah kita sepakati ditunda dulu. Karena berkaitan dengan peraturan desa (perdes) yang harus didasari undang-undang baru, maka mau tidak mau harus di evaluasi terlebih dahulu,” terang Siswanto usai pertemuan, Kamis (28/07/2016).

Siswanto menegaskan, soal penarikan restribusi yang dilakukan Desa Klitik dan dibebankan ke PT Waskita Karya atas kegiatan kendaraan truk pengangkut tanah urugan proyek Jalan Tol Mantingan-Kertosono secara dasar hukum masih sangat lemah, perlu adanya pengkajian lagi. Lantaran Perdes Klitik Nomor 03 Tahun 2013 tentang pungutan sebagai acuan restribusi belum melalui proses evaluasi lembaga di atasnya.

Dengan landasan tersebut Siswanto meminta dalam waktu satu minggu kedepan Perdes harus segera dirubah.
Tak hanya itu, Siswanto meminta Jumirin selaku Kepala Desa (Kades) Klitik secepatnya mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) maksimal dua hari kedepan.

Tentunya, susunan Ranperdes akan dievaluasi oleh tim yang diterjunkan oleh Pemkab Ngawi terdiri Asisten bidang Pemerintah, Kasubbid Kekayaan Desa BPM dan Pemdes, Kabag Hukum , dan Camat Geneng. Hasilnya pun akan di evaluasi secara detail sebelum Raperdes disahkan menjadi dasar penarikan restribusi.

Ditempat yang sama Jumirin Kades Klitik menerangkan, pada pointnya Perdes Nomor 03 Tahun 2013 memang ada yang harus dievaluasi lagi untuk mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan desanya. Untuk saat ini, tandasnya, pungutan restribusi yang telah dilakukan terhadap kendaraan truk pengangkut tanah urugan tol akan dihentikan.

“Pada dasarnya kita mempertegas bahwa desa memperlakukan pungutan itu sah dan boleh tetapi butuh evaluasi dan koordinasi lebih lanjut,” singkat Jumirin Kades Klitik.

Sementara itu, pihak PT Waskita Karya melalui General Superintendent Anang Noer Tachlish mengaku, pihaknya tetap memberikan kompensasi terhadap Desa Klitik tetapi teknisnya sama yang diberlakukan di desa lainya.

Adapun bentuk kompensasi seperti perbaikan jalan desa yang rusak akibat dilintasi kendaraan truk proyek dan mengantisipasi debu.

(dik)