Kejari Ponorogo Sosialisasikan TP4D Kepada Kades

KANALINDONESIA.COM, PONOROGO: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menggelar sosialisasi tentang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah( TP4D) dan pelaksanaan tertib pengelolaan Dana Desa(DD) tahun 2017 di aula kantor Kejari Ponorogo, Kamis( 24/08/2017).

Dalam kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 100 orang kepala desa dari 21 kecamatan di Ponorogo.

“Semoga apa yang nanti disampaikan bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik,”ucap Kajari Ponorogo, Suwandi dalam sambutan pembukaan.

Suwandi berharap setelah kegiatan sosialisasi TP4D ini nanti para Kepala Desa dan Lurah tidak akan ada lagi ada  keragu-raguan dalam mengelola dan menggunakan dana desa yang diberikan kepada seluruh Desa dan Kelurahan.

Dalam sosialisasi ini tiga pejabat Kejari Ponorogo yaitu Kajari Suwandi, Kasie Intelijen Kejari Iwan Winarso dan Kasie Datun Dedy Agus Ocktavianto sebagai nara sumber yang akan menyampaikan materi kepada peserta.

“Diharapkan dengan sosialisasi ini juga tidak terjadi masalah dan penyalahgunaan dana desa, sehingga diharapkan dana desa tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan,” kata Suwandi.

Dikatakanya TP4D memiliki tugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/ preventif dan persuasif, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan serta melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.(ars)