Muluskan Skenario Koalisi Pilkada, Partai Demokrat Rubah Komposisi Anggota di DPRD

jajaran pengurus partai Demokrat Kabupaten Jombang.
jajaran pengurus partai Demokrat Kabupaten Jombang.

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Jelang Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang pada 2018, nanti, komposisi anggota partai Demokrat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, berubah.

Hal ini diprediksi ada kaitannya dengan peta koalisi partai Demokrat pada Pilbup nanti.

Posisi anggota Fraksi Partai Demokrat, pada alat kelengkapan DPRD Jombang kini berubah. Dari 6 anggotanya yang duduk di kursi dewan, sedikitnya ada 5 anggota fraksi yang dipindah posisinya.

Perubahan yang dilakukan fraksi partai ini, diantaranya pada posisi Mulyani Puspita Dewi. Dimana sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Komisi D, saat ini ia menjadi anggota pada Komisi A.

Sementara M Syarif Hidayatulloh yang notabene menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) partai Demokrat, sebelumnya menjadi anggota Komisi C, kini menggantikan posisi Dewi menjadi Ketua Komisi D.

Pergantian ini juga dilakukan kepada 3 anggota Fraksi Partai Demokrat lainnya. Seperti Novita Eki Wardani anggota Komisi B, Imam Hanafi sebagai Wakil Ketua Komisi C, dan Dian Ayunita Prastumi sebagai anggota Komisi C.

Namun saat dikonfirmasi melalui sambungan telephon seluler Novita Eki Wardani selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jombang, mengaku bahwa pihaknya hanya sebatas menjalankan surat yang diajukan dari DPC Partai Demokrat, mengenai pergantian beberapa anggota DPRD tersebut.

“Ini merupakan bentuk penyegaran di tubuh partai untuk mewujudkan visi dan misinya, dan saya hanya sebatas menerima dan menyampaikan surat tersebut ke pimpinan Dewan,” kata Eki, Kamis (24/08/ 2017).

Masih menurut Eki, pihaknya membantah jika perubahan ini ada hubungannya dengan momen Pilkada nanti.

“Ini murni keputusan partai demi peningkatan politik. Apalagi, fraksi merupakan kepanjangan suara dari partai yang ada di dewan. Dan fraksi hanya menyampaikan kebijakan partai, jadi ini tidak ada hubungannya dengan apapun,” pungkasnya.

Sementara itu menurut Ahmad Solikin Rusli, selaku pengamat politik di Jombang, pihaknya mengaku bahwa keputusan yang diambil DPRD Jombang itu justru akan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

“Keputusan yang diambil DPRD atas peran segelintir orang, yang sangat ngawur, padahal secara aturan seharusnya bulan April kemarin diadakan perubahan, sebelum muncul SK keanggotaan DPRD, tapi yang menarik dari DPRD Jombang, ya ini, kenapa SK sudah terbit sekarang baru ada perubahan,” ujar mantan anggota DPRD Jombang dari Partai PKB tersebut.

Lanjut Solikin, padahal ada beberapa peraturan perundang-undangan dan tatib yang mengatur tentang mekanisme pergantian tersebut.

“Yang buat aturan ya mereka sendiri (red : DPRD), tapi tatib yang dibuat justru dilanggar sendiri. Itulah DPRD Jombang mas. Padahal dalam membuat SK itu juga dibahas di rapat paripurna, kan ini kalau ada perubahan mereka harus rapat lagi, ada anggaran dari uang rakyat lagi yang harus digunakan, alangkah lebih baik jika anggaran tersebut dibuat merampungkan Perda inisiatif, meskipun faktanya hingga sekarang beberapa Perda belum jadi, karena pada intinya mereka gak bisa buat Perda, bisanya hanya akon-akon (red : klaim),” tukasnya.(elo)