Polisi Selidiki Program Pengadaan Blimbingisasi di Kecamatan Mojowarno

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Wahyu Norman Hidayat

KANALINDONEISA.COM, JOMBANG : Penanaman bibit blimbing di sejumlah Desa di Kecamatan Mojowarno, yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015, dan menuai sorotan dari banyak kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan program tersebut tidak memberikan manfaat pada masyarakat, karena dikelola perseorangan bukan kelompok, belum lagi secara pertanggungjawaban program tersebut, tidaklah jelas.

Menyikapi polemik tersebut pihak Kepolisian dari Polres Jombang, turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Pasalnya kuat diduga dalam program pengadaan blimbing yang dikemas dalam program pemberdayaan masyarakat, banyak sekali rekayasa dan diduga ada unsur kerugian Negara.

“ kita akan lakukan penyelidikan mas, termasuk memeriksa pihak-pihak yang terkait, mulai dari Kades, Camat, maupun petugas dari Dinas DPMD terkait dengan program blimbingisasi yang sumber anggarannya dari DD,” kata AKP Wahyu Norman Hidayat selaku Kasat Reskrim Polres Jombang, Selasa 29 Agustus 2017.

Imbuh Norman, karena program ini menggunakan anggaran dari pusat, secara otomatis pihak Kepolisian akan melakukan penyelidikan, apalagi persoalan blimbing ini sudah menjadi atensi public, karena ramai mendapat sorotan dari LSM dan media.” Ini kan termasuk perkara projusticia, jadi kita akan turunkan anggota untuk mencari data di lapangan, serta memanggil pihak-pihak terkait, termasuk distributor bibitnya,” ujar Norman.

Seperti diberitakan sebelumnya 15 Desa di kecamatan Mojowarno, menggunakan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 15 hingga 20 juta untuk membuat program pemberdayaan masyarakat, dengan mengadakan penanaman blimbing. Namun hingga sampai sekarang masyarakat di sejumlah Desa tersebut, tidak ada yang merasakan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, penanaman blimbing yang ada di Desa Japanan Mojowarno, Jombang, yang ditanam diatas lahan milik perhutani hampir 2 Hektar, hanya dikelola 2 orang yakni, Pak Pengkik dan Pak Tris. Bibit blimbing tersebut di drop dari kecamatan oleh Camat Samsun. Yang menarik padahal pengadaan blimbing ini untuk merupakan program pemberdayaan masyarakat dan menggunakan anggaran DD namun dalam prakteknya blimbing ini hanya dikelola 2 orang.

Darmaji selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, saat ditemui kanalindonesia.com, pihaknya mengatakan bahwa untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) itu murni Kepala Desa Kades, dan untuk evaluasi Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) itu ada pada Camat.

” Kalau kewenangan evaluasi program DD dalam bentuk APBDes itu adalah kewenangan Camat. Apalagi itu program yang menggagas adalah Camat. Seharusnya camat melakukan evaluasi terhadap program tersebut,” paparnya (21/06).

Saat ditanya seperti apa bentuk evaluasi yang harus dilakukan oleh Camat, Darmaji mengatakan,” ya evaluasinya mulai dari, bagaimana manfaat programnya untuk masyarakat, karena itu masuk dalam usulan program pemberdayaan masyarakat, lantas bagaimana pertanggung jawabannya, selanjutnya hasil dari panen blimbing itu uangnya lari kemana. Semuanya itu haruslah jelas karena ini anggaran dari Pusat,” tegasnya.

Lanjut Darmaji,” dan kalau program pemberdayaan masyarakat itu seharusnya dikelola oleh masyarakat bukan perseorangan, seperti yang ada di Desa Japanan, Mojowarno. Dan camat seharusnya tidak boleh melakukan droping bibit dari satu distributor,” papar Darmaji.

Ketika ditanya lantas bagaiaman pertanggung jawaban atas uang DD tersebut yang sudah terlanjur dialokasikan untuk beli blimbing, dan kini banyak sekali penyimpangan dalam prakteknya, pihaknya mengatakan,” kalau itu silahkan di tanyakan ke Camat dan Inspektorat, karena kami hanya sebatas membuat regulasinya, terkait pengelolaan DD,” tukasnya.(elo)