HUT DPR ke-72 utamakan produk UU berkualitas

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Dalam usia yang ke 72 tahun, DPR mengakui jika produk legislasi (UU) yang dihasilkan tak saja berdasarkan jumlah atau kuantitas, namun yang terpenting adalah kualitas. Sehingga sebuah UU yang dihasilkan bisa langsung dilaksanakan di tengah masyarakat.

“Memasuki tahun ketiga periode keanggotaan 2014-2019, pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya didasarkan pada pencapaian target  dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DPR terus berupaya agar undang-undang yang dihasilkan  dapat diimplementasikan sefektif mungkin dan memiliki visi jauh ke depan,” demikian keterangan Ketua DPR RI Setya Novanto pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Sebagaimana di negara demokrasi yang telah mapan, maju yang menghindari over regulated. Karena itu kata Novanto ke depan perencanaan legislasi di DPR hendaknya tidak hanya bertumpu pada sejumlah RUU yang ditargetkan. “Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk Prolegnas yang selama ini masih menitikberatkan pada jumlah,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Ketiga 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sidang sebelumnya yang menyelesaikan 16 (enam belas) RUU. Meskipun meningkat, kita dituntut untuk terus bekerja keras agar target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tercapai.

Selain itu kata Novanto, kinerja legislasi DPR juga dipengaruhi oleh politik legislasi pemerintah dan semangat dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara DPR dan Pemerintah dalam melaksanakan Prolegnas sehingga capaian kinerja legislasi akan meningkat setiap tahun, baik kuantitas maupun kualitas.

Kekuasaan membentuk undang-undang memang berada di tangan DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Tahun 1945. Namun dalam pembahasannya dilakukan bersama-sama antara DPR dan Pemerintah.

Sejauh ini, RUU yang diselesaikan menjadi undang-undang selalu membawa amanat rakyat, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, DPR RI juga melakukan penyempurnaan dan penguatan demokrasi substansial melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Beberapa RUU yang belum selesai dalam tahap pembahasan di DPR antara lain disebabkan terjadinya perbedaan pendapat terhadap substansi RUU yang sangat mendasar, baik antar-fraksi maupun antara DPR dan Pemerintah, bahkan antar-wakil Pemerintah dari beberapa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terlibat dalam pembahasan bersama DPR.

Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, meski dimungkinkan, merupakan pilihan terakhir, karena sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat sebagai cerminan semangat dan jiwa bangsa Indonesia.

Proses musyawarah mufakat tentu memerlukan waktu, sehingga penyelesaian RUU sering menjadi tertunda. Hal tersebut dilakukan agar undang-undang yang dihasilkan nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu dalam fungsi anggaran 2018, dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2018, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui alokasi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, meningkat 188,93 persen dibandingkan tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan DPR pada Tahun Sidang 2016-2017 dilakukan melalui rapat dan kunjungan kerja. Baik pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik berdasarkan isu yang berkembang. Fungsi pengawasan sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan DPR merupakan bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan. Dan, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR perlu menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat. (gardo)