Fahri Hamzah: Mengelola Negara Tak Bisa dengan Ad-Hoc

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tugas kepemimpinan Jokowi sangatlah berat. Hal itu seiring dengan berjalannya waktu selama 19 tahun Indonesia di era reformasi ini.

Padahal, semestinya, Indonesia sudah mampu melewati masa transisi saat berjalannya periode kepresidenan Gus Dur, Megawati dan SBY.

“Jadi, Presiden Jokowi seharusnya menggabungkan tugas kepemimpinan sebelumnya dengan membangun institusi secara berbarengan,” tegas Fahri Hamzah pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Tugas kepemimpinan, Gus Dur, Megawati, dan SBY adalah meneruskan transisi yang cukup panjang. Sedangkan Pak Jokowi memiliki tugas yang cukup berat karena melanjutkan gabungan pemerintahan sebelumnya itu,” jelas mantan politisi PKS itu.

Karena itu Fahri berharap kepada Jokowi untuk terus komitmen dalam membangun negara ini. “Kita memiliki saran pada Pak Jokowi. Bahwa tugasnya berat. Yaitu menggabungkan tugas kepemimpinan sebelumnya sampai sekarang ini. Yakni membangun naratif ke-Indonesiaan yang solid dan kuat. Tapi, pada saat yang bersamaan Pak Jokowi harus komitmen membangun negara ini,” ujarnya.

Dengan demikian, presiden harus disiplin dengan prinsip institusi, karena negara tidak bisa dikelola secara ad-hock. “Pemimpin itu harus disiplin dengan prinsip institusi. Dia harus segera membubarkan organisasi ad-hock yang mengacaukan jalannya negara. Karena negara tidak bisa dikelola secara ad-hock. Negara harus dikelola oleh institusi tuntas,” tambahnya.

Lembaga ad-hock kata dia, semestinya sudah dilewati saat masa transisi reformasi. Namun hingga kini masih terdapat lembaga ad-hock di Indonesia. Salah satunya adalah KPK. Pembangunan institusi yang kuat dan terpercaya semestinya segera dapat diselesaikan di masa presiden Jokowi. (gardo)