Dianggap Lakukan Obstructions of Justice, Komisi III Akan Laporkan Ketua KPK ke Bareskrim

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Menanggapi ancaman Ketua KPK Agus Rahardjo, yang akan menerapkan pasal obstructions of justice (merintangi penyidikan) atas langkah pansus angket DPR yang dianggap menghambat penegakan hukum yang sedang ditangani KPK, Komisi III DPR justru mengancam balik Ketua KPK tersebut ke Bareskrim Polri.

Komisi III DPR RI malah akan melaporkan Agus Raharjo, yang telah mengancam akan menjerat seluruh anggota pansus hak angket KPK DPR dengan Pasal 21 UU Tipikor tersebut, karena dianggap menghalang-halangi proses penanganan kasus E-KTP tersebut.

Demikian disampaikan anggota pansus angket Arsul Sani pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/9/2017).

Menurut Sekjen PPP itu, wacana melaporkan Agus Rahardjo itu makin menguat di internal Komisi III DPR, ancaman itu dinilai sebagai abuse of power.  “Di Komisi III DPR RI semakin berkembang wacana melaporkan Ketua KPK itu Ke Bareskrim Polri, dan itu ada pasalnya,” kata Arsul.

Ancaman itu juga tidak sejalan dengan garis kebijakan Presiden Joko Widodo, yang memastikan tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa dikontrol. “Sebetulnya Pak Jokowi sudah mengingatkan KPK dalam pidatonya 16 Agustus 2017 lalu, dengan mengatakan tidak ada lembaga yang absolute atau tidak bisa dikontrol,” jelas Arsul.

Agus Raharjo disebut tidak seperti pimpinan penegak hukum lainnya. Seperti Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian. “Kapolri Tito Karnavian sangat kooperatif dengan siapapun, khususnya DPR RI. Beliau selalu menerima dan mencari jalan keluar untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya penegakan hukum di Indonesia,” tambahnya.

Bahkan, ketika Polri tersudut sekalipun akibat beberapa persoalan, Pak Tito selalu melakukan komunikasi, bukan malah mengancam. “Kalau mau mengancam, Kapolri tentu lebih bisa karena punya 425 ribu pasukan dengan berbagai senjata api, tapi beliau tidak pernah mengancam seperti Agus Raharjo,” ungkap Asrul.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mempertimbangkan menerapkan pasal obstruction of justice terhadap pansus hak angket KPK karena dianggap menghambat pemberantasan korupsi.

“Kita sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus, (pasal) obstructions of justice (merintangi penyidikan) kan bisa kita terapkan. Karena kita sedang menangani kasus yang besar selalu dihambat,” ujar Agus Rahardjo, Kamis (31/08/2017). (gardo)