DPR: Perempuan bisa menjadi gubernur Yogyakarta

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DI Yogyakarta, pada Kamis (31/8/2017) lalu. Putusan dengan nomor 88/PUU-XIV/2016 itu implikasinya adalah perempuan bisa menjadi gubernur Yogyakarta.

“Jadi, putusan MK bersifat final dan mengikat, yang otomatis perempuan bisa menjadi gubernur Yogyakarta. Dan, secara teknis, tak ada hubungannya dengan aturan internal Kraton Yogyakarta,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI HM. Lukman Edy dalam diskusi “Dampak Dikabulkannya Gugatan UU No.13/2012” bersama pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Karena itu politisi PKB itu menyarankan agar DPRD dan Pemda merubah peraturan daerah (Perda) yang mensyaratkan mempunyai istri itu dirubah. Sebab, Perda itu tak boleh bertentangan dengan UU, dan keluarga Kraton juga harus merubah aturan (Ugeran) internal keluarga.

Perubahan itu antara lain kata Lukman, kalau selama ini gubernur dan Sultan Yogyakarta, itu laki-laki, maka dengan putusan MK tersebut kalau Sultannya perempuan (Sulthanah), maka dia bisa menjadi gubernur. “Inilah yang sangat tergantung kepada aturan internal keluarga Kraton sendiri,” jelas Lukman.

Masalahnya diakui Lukman, memang di internal keluarga sendiri terjadi perbedaan pendapat soal khalifah, sultan, dan gubernur itu sendiri. Dimana secara kultural, Sultan itu tak pernah dijabat oleh perempuan.

Dengan demikian putusan MK tersebut menurut Lukman, sudah berlaku tanpa harus menunggu revisi UUK DIY. Untuk itu, putri Sultan HB X bisa menjadi gubernur. Dimana putusan MK itu tak bertentangan dengan UU dan bukan hanya terkait wilayahnya, namun juga produk hukumnya. “Kalau tak sejalan dengan UU harus dirubah. Tapi, itu tergantung kepada keluarga Kraton,” pungkasnya.

Margarito Kamis menyatakan hal yang sama, jika perempuan itu bisa menjadi gubernur. “Kalau sultannya perempuan otomatis jadi gubernur. Tapi, itu urusan internal keluarga Kraton. Sehingga tragis kalau perempuan tak boleh menjadi gubernur. Namun, sekali lagi semua tergantung keluarga Kraton,” ungkapnya. (gardo)