DPP LAKI Ingatkan KPK harus independen

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdulah mengatakan, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesungguhnya belum terlalu optimal. Sebab, KPK menangani kasus korupsi masih menitikberatkan pada operasi tangkap tangan (OTT). Padahal dengan kewenangan sangat besar KPK harusnya mampu bukan hanya OTT.

“LAKI melihat OTT tidak istimewa. Jika istimewa kalau menangani korupsi melalui investigasi atas laporan masyarakat antara lain dugaan mark up, kecurangan dalam pekerjaan proyek, dan penyalahgunaan wewenang,” kata ketua umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah, Rabu (6/9).

Burhanudin menilai, kalau hanya terus mengantungkan penanganan kasus berdasar OTT bisa menurunkan simpati publik. Kepercayaan publik idealnya harus bisa dijaga KPK. Sesuai dengan semangat pendiriannya yang dituangkan dalam UU Nomor 30/2002. “Tujuan KPK dibentuk karena semangat pemberantasan korupsi yang sangat besar,” bebernya.
LAKI mengamati kiprah KPK sejak kepemimpinan jilid pertama sampai sekarang Lembaganya tetap sama. Kepemimpinan tiap jilid berbeda. Respon atau kepercayaan publik sangat tinggi dinilai pada era kepemimpinan Antasari Azhar dan Abraham Samad. Sejumlah kasus besar mampu diungkap.

“KPK kalau tidak menjalankan UU secara proposional bisa runtuh. Kini respon publik terhadap KPK menurun yang perlu dievaluasi,” katanya.

Merupakan sebuah kewajaran, lanjutnya, jika KPK dengan mudah melakukan OTT. Pasalnya kewenangan memang diberikan. Kemudian dukungan dana juga sangat besar kepada KPK. Padahal cukup banyak indikasi korupsi yang harusnya bisa diusut KPK dengan kewenangan dan kemampuannya. Misal penerbitan sertifikat ganda. Lalu penerbitan izin perkebunan di lahan hutan lindung. Kedua persoalan tersebut hendaknya bisa menjadi perhatian bagi KPK.

Burhanudin mengingatkan, KPK sebagai lembaga Ad Hoc bisa saja runtuh dengan dibubarkan kalau gagal menjalankan fungsinya dengan optimal. Kinerja aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian bila mendapat kewenangan menyadap dan didukung dana besar bisa saja menggantikan peran KPK, kalau hanya untuk OTT. “Idealnya kejaksaan dan kepolisian juga perlu diberi anggaran besar untuk mengungkap kasus korupsi,” kata Burhanudin.

Dengan demikian, LAKI melihat KPK melakukan koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum juga kurang berjalan dengan maksimal. Koordinasi itu padahal diperlukan untuk supervisi bila progres kasus yang ditangani polisi dan kejaksaan kurang maksimal.

“Ada kewenangan KPK mengambil alih kasus yang ditangani kejaksaan dan kepolisian agar penuntasannya berjalan cepat. Harusnya KPK membuktikan sebagai lembaga superbodi,” kata Burhanudin.

Meski begitu, KPK bisa tetap bertahan bila tetap menjaga independensi dalam menangani korupsi dan tidak tebang pilih. Kemudian bebas intervensi pihak manapun. “Tapi kalau tidak mampu mempertahankannya, KPK bisa meredup,” kata Burhanudin.

Ia mengatakan, bila taring KPK lumpuh, penanganannya korupsi supaya tetap jalan diusulkan pemerintah membentuk satgas anti korupsi. Satgas itu berisi gabungan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan ditambah kalangan profesional. Satgas anti korupsi bisa terbentuk sampai ke daerah. “Peran kepolisian dan kejaksaan bisa dioptimalkan,” katanya. (gardo)