Data Penerima Bantuan Dinsos Tidak Valid, Kades Kepatihan Ancam Tolak Bantuan Sembako

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Carut marutnya data bantuan untuk kaum Disabilitas (red : penyandang cacat), yang ada di Kabupaten Jombang, membuat kepala desa (Kades) Kepatihan, Kecamatan Jombang, Jombang Jawa Timur, berencana untuk menolak bantaun sembako untuk Disabilitas di Desanya.

“ data dari Dinsos tidak valid, masak warga saya yang sakit katarak dibilang Tunanetra, dan yang kena sakit stroke dibilang lumpuh,” kata Erwin selaku Kades Kepatihan, Kamis 7 September 2017.

Masih menurut Erwin, pihaknya merasa ketidak akuratan data dari Dinsos untuk penerima bantuan, berakibat terjadinya benturan antara Pemerintah Desa (pemdes) dengan warga, yang khususnya para penerima bantuan sembako untuk Disabilitas. “  hal-hal ini membuat kita merasa dibenturkan oleh Dinsos dengan masyarakat,” ungkapnya.

Lanjut Erwin, pihaknya berharap agar nantinya ada sosialisasi dan ada komunikasi terlebih dahulu dari pihak Dinsos dengan pemdes, agar datanya valid. “ kalau masih tetap sama dan tidak ada perubahan, Desa Kepatihan akan menolak bantuan sembako disabilitas tahun depan, bila datanya tidak sesuai dengan fakta penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sementara itu  Ashari selaku seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana social Dinsos Kabupaten Jombang, mengatakan bahwa data yang diambil oleh pihaknya merupakan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang.

“ dulu kita ngambilnya data itu dari pemerintah (Bappeda), terus kita konfirmasi ulang. Dan data ini tidak menutup kemungkinan jika pada tahap pengajuan bisa berubah dikarenakan penerimanya sudah meninggal dunia, namun kita juga fleksibel artinya penerima bisa kita gantikan pada penerima lainnya, jika memang penerima sebelumnya tidak mempunyai keluarga,” paparnya.

Imbuh Ashari, pihaknya juga akan melakukan evaluasi ulang perubahan data di lapangan untuk penerima bantuan sembako tersebut. “ kita akan lakukan verifikasi lagi untuk periode berikutnya, karena program ini merupakan program untuk satu tahun,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Dinsos mengakui bahwa minimnya pengawasan dalam mekanisme pengawasan pendistribusian bantuan sembako untuk Disabilitas, bahkan untuk pengawasan atau monitoring penditribusian bantuan ini, diinklutkan ke pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).(elo)