Waow… Akan Ada Lelang Jabatan 10 Pimpinan SKPD Setelah Pilkada 2018

Kepala BKD Jombang Muntholip saat ditemui wartawan di ruang kerja Sekda

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Beberapa jabatan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Jombang hingga saat ini masih kosong. Pemerintah juga belum melaksanakan lelang terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Wacana akan adanya lelang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada Jombang 2018.

“Jabatan eselon II ada 10 yang kosong, dan satu lagi eselon III untuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Prosesnya setelah ada persetujuan panitia seleksi (pansel) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan),” kata Muntholip selaku Kepala BKD Kabupaten Jombang saat ditemui di ruang kerja Sekdakab, Senin 11 September 2017.

Lanjut Muntholip, tim seleksi (timsel) untuk jabatan eselon II, terdiri dari Kemenpan, perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pemkab Jombang, akademisi, dan tokoh masyarakat.

“Setelah lulus nanti diusulkan ke Kemenpan melalui gubernur, setelah itu turun persetujuan. Nah itulah nantinya pejabat yang memangku jabatan yang kosong,” ujar Muntnholip.

Imbuh Muntholip, pihaknya mengaku tidak bisa mengetahui secara pasti kapan lelang dilakukan. Sebab selain kekosongan akibat pemekaran dinas, juga ada pejabat yang pensiun.

“Sebetulnya mulai Juli-Agustus 2017 kita mau start lelang. Tapi ada dua lagi pensiun sehingga ada tambahan yang akan lelang. Sehingga ada perubahan lagi yang kita ajukan yang tidak sesuai prolosal awal,” ungkapnya.

Saat ini, untuk memproses lelang, BKD masih terkendala regulasi yang ada. Sehingga untuk Jombang yang Bupatinya saat ini akan kembali bertarung dalam pilbup, maka batas paling lambat untuk mengambil kebijakan kedinasan terakhir 12 Agustus 2017 .

“Karena regulasinya sejak enam bulan sebelum pendaftaran hingga enam bulan pelaksanaan pilkada bupati yang kembali sebagai kontestan pilkada tidak boleh mengambil kebijakan. Bisa dipastikan lelang setelah pilkada Jombang,” tegasnya.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, 10 SKPD yang kosong diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pengendalian Penduduk dan Kaluarga Berencana (KB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Peindungan Anak. Ke – 10 SKPD tersebut saat ini hanya diisi oleh pelaksana tugas.(elo)