Usut Dugaan Penyalahgunaan DD untuk Pengadaan Blimbing, Polisi Panggil Sejumlah Saksi

AKP Wahyu Norman Hidayat, Kasat Reskrim Polres Jombang, saat ditemui wartawan di ruangannya

KANALINDONEISA.COM, JOMBANG : Dugaan adanya penyalahgunaan pengeloaan Dana Desa (DD) tahun 2015, untuk penanaman bibit blimbing di sejumlah Desa di Kecamatan Mojowarno, Jombang Jawa Timur, mulai mendapat keseriusan pihak Kepolisian, khususnya Unit tindak pidana korupsi (tipikor) Satreskrim Polres Jombang.

Pasalnya kini sudah diterbitkan surat perintah tugas (Sprint. Gas), untuk menangani persoalan bibit blimbing yang hari ini belum jelas pertanggungjawaban serta pengelolaan program pemberdayaan masyarakat tersebut.

“ kita sudah ada sprint.gas untuk kasus blimbing Mojowarno. Sementara sudah ada sejumlah saksi yang kita panggil ke Polres untuk dimintai keterangan,” kata AKP Wahyu Norman Hidayat, selaku Kasat Reskrim Polres Jombang saat ditemui dikantornya, Jumaat 22 Sepetember 2017.

Saat ditanya siapa saja pihak yang dipanggil, Norman menjelaskan bahwa ini masih dalam proses hukum, mengingat ini merupakan kasus Projustitia, mengenai adanya dugaan tipikor, masih perlu adanya waktu yang cukup untuk menemukan unsure pidana.” Kita masih proses kalau sudah ada hasil kita akan kabari teman-teman media,”ujar Norman.

Sementara itu Kabid Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), saat dikonfirmasi mengenai persoalan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran DD di Mojowarno, pihaknya belum bisa memberikan komentar. “ silahkan langsung konfirmasi ke kepala DPMD saja yam as,” tukasnya saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), Jumat 22 September 2017.

Mencuatnya permasalahan penggunaan DD tahun anggaran 2015 untuk pengadaan bibit blimbing yang dikemas dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan anggaran 15 sampai dengan 20 juta rupiah ini, berawal dari sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas, serta sejumlah kalangan masyarakat.

Hal ini dikarenakan program tersebut tidak memberikan manfaat pada masyarakat, karena dikelola perseorangan bukan kelompok, belum lagi secara pertanggungjawaban program tersebut, tidaklah jelas.(elo)